POSKOTA.CO – Adanya ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan bantuan sosial (bansos) seperti (Bantuan Langsung Tunai (BLT), juga masalah bansos sembako kepada masyarakat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya di lapangan. Adanya tumpang-tindih dalam tata kelola di tingkat lapangan. Akibatnya, muncul adanya silang pendapat dari pemangku kepentingan yaitu menteri dan pemimpin daerah.
Hal ini ditegaskan Hj Diana Dewi ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, tata kelola yang tumpang tindih di tingkat lapangan saat ini membuat penanganan pandemi Covid-19 ini sejak awal terkesan lamban dan membingungkan bagi masyarakat. Terlebih lagi beberapa waktu belakangan ini muncul adanya silang pendapat dari pemangku kepentingan yaitu para menteri dan pemimpin daerah, yang sebenarnya tidak perlu terjadi dan menimbulkan kontra produktif di dalam penanganan Covid-19.
“Kondisi darurat saat ini memang tidak dapat kita prediksi sejak awal, akan tetapi hal ini tidak lantas menjadi suatu pembenaran terhadap penanganan substansi dan teknis Covid-19 di lapangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat kebingungan dengan pola birokrasi atau koordinasi yang akan digunakan, terutama terkait dengan pembagian kewenangan atau urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelas Hj Diana Dewi kepada POSKOTA.co, Selasa (12/5/2020).
Dalam hal pelaksanaan bantuan sosial berdasarkan pengamatan Kadin, katanya, menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan BLT terkesan ‘dipaksakan’. Keterbatasan waktu tersebut turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program.
Menurut Diana lagi, dalam penargetan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, hal inilah yang pada akhirnya memicu muncul ketidakpuasan dalam masyarakat.
“Bantuan sosial saat ini yang dikemas dalam bentuk bantuan bahan-bahan pangan kebutuhan pokok dan sembako kepada masyarakat beberapa juga menimbulkan masalah dalam pelaksanaan di lapangannya. Untuk kondisi darurat seperti ini yang menuntut kecepatan, akurat dan menimbulkan multiplier efek terhadap ekonomi adalah bantuan dalam bentuk tunai,” kata Diana Dewi.
Ditambahkan Diana, pembagian bansos dengan sembako berpotensi terhambat, karena penyedia bahan kebutuhan dan pasokan distribusi yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Selain itu karena kebutuhan yang tiba-tiba melonjak di beberapa tempat, hal ini justru menimbulkan kelangkaan barang dan memicu naiknya harga. Terlebih saat ini kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri tentunya isu ketersediaan barang akan semakin besar.
Melihat banyaknya kendala yang terjadi di lapangan, harusnya dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah dalam melaksanakan Bantuan Sosial saat ini. Memang, Diana menambahkan, dengan konsep bantuan tunai bukan berarti seluruh permasalahan yang terjadi di lapangan dapat semua selesai.
Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi saat ini Bantuan Langsung Tunai (BLT) pelaksanaan di lapangannya dapat menggunakan cashless dengan penyalurannya melalui beberapa bank. Pemerintah harus dapat mempertimbangkan antara pelaksanaan bansos sembako dengan BLT yang dibutuhkan masayarakat saat ini.
“Kami sangat memahami pemerintah juga memiliki pertimbangan tersendiri akan hal ini, akan tetapi melihat pola pelaksanaan di lapangan dan kendala yang dihadapi, harusnya pemerintah segera melakukan evaluasi,” tandasnya. (lian tambun)
Komentar