oleh

BMI Bogor Tersinggung, Gara-Gara Status Seorang ASN di Facebook

-Nasional-293 views

POSKOTA. CO – Kecaman dan ketidakpuasan atas komentar bernada fitnah dan menjurus unsur SARA (suku, ras dan ras) oleh Deden Yusuf Danial di Facebook terkait kata – kata kafir yang ditujukan kepada PDI Perjuangan, terus berdatangan.

Kali ini Banteng Muda Indonesia (BMI) organisasi sayap PDI Perjuangan yang menyatakan ketidakpuasaan dan rasa tersinggung atas komentar Deden di wall laman facebook Isnawati, salah satu pengurus PDI Perjuangan Kota Bogor.

Deden yang merupakan ASN (aparatur sipil negara) di bagian Humas Pemkot Bogor dilaporkan Isnawati, pengurus banteng moncong putih ke Krimsus Polresta Bogor Kota Minggu (27/9/2020) malam.

Andriansyah, Sekretaris BMI Kabupaten Bogor menegaskan, sebagai seorang ASN yang bertugas dibagian Humas, seharusnya Deden lebih supel dan humanis.

Kenapa?, karena Humas itu bersentuhan dengan masyarakat banyak mulai dari masyarakat, wartawan hingga pejabat.
Seorang ASN yang bertugas dibagian ini, menurut Andriansyah, harusnya berpikir secara luas dan bukan berpikiran sempit apalagi menyesatkan.

“Saya dukung bu Isnawati dan seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Bogor yang menempuh jalur hukum, karena tak terima di katakan kafir oleh ASN Pemkot Bogor. Langkah hukum ini menunjukan, partai banteng moncong putih taat hukum,”ujar Andriansyah.

BMI yang merupakan sayap partai banteng moncong putih yang berada dibawah kendali langsung Puan Maharani, Ketua DPR RI ini merasa tersakiti dengan upload pernyataan bernada fitnah dan SARA.

Menurut Andriansyah, seharusnya Deden yang memiliki pendidikan yang tinggi dan menjadi ASN, menggunakan media sosial secara positif.

“Bahwa berpolitik dilarang oleh undang-undang bagi seorang pegawai negeri sipil aktif. Saya tidak persoalkan hak politik Deden berbeda dengan saya, karena memang itulah demokrasi. Tapi kalau berbeda hak politik lalu melakukan fitnah dan merendahkan harkat dan martabat PDI Perjuangan, pasti BMI lawan. Caranya ya kami akan mengawal proses hukumnya,” tegas Andriansyah.

Andriansyah menuturkan, perbuatan Deden Yusuf Danial adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Bunyi pasal 28 ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) selain itu pernyataan Deden yang juga seorang ASN melanggar Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang bisa berujung pemecatan.

Sebenarnya, tujuan pasal 28 UU ITE adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. “Isu SARA seperti pernyataan kafir ke PDI Perjuangan dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil,” ujar Andriansyah.

Isnawati usai membuat laporan ke polisi. (yopi)

Contoh penerapannya menurut Andriansyah, apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yakni, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Perbuatan Deden Yusuf Danial yang dilakukan dengan cara memposting tulisan dengan kalimat mengandung unsur SARA termasuk kata kata kafir yang ditujukan kepada PDI Perjuangan hingga mengundang kemarahan kader PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis cukup untuk menjeratnya dengan UU ITE.

Apalagi Deden Yusuf Danial adalah Humas Pemkot Bogor dan ASN. Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin PNS.

“Sanksi paling beratnya, pemecatan dengan tidak hormat sebagai PNS apabila menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan,” tegas Andriansyah. (yopi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *