oleh

Anggota Dewan Ingatkan, Pemerintah Harus Kerja Lebih Keras Tanggulangi Dampak Resesi

-Nasional-24 views

POSKOTA.CO – Pemerintah telah mengumumkan pada bulan November 2020 ini pertumbuhan ekonomi di kwartal ketiga -3,49 persen. Dengan demikian Indonesia resmi masuk ke jurang resesi lantaran dua kwartal berturut-turut ekonominya mengalami pertumbuhan negatif.

“Kita apresiasi kerja keras pemerintah untuk menangkal terjadinya resesi. Namun karena resesi ini dialami oleh hampir semua negara di dunia, maka fokus kita bukan pada resesinya akan tetapi bagaimana kita bisa meminimalisasi dampak dari resesi ini,” kata anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

Menurut Anis, dengan melihat empat variabel pertumbuhan ekonomi (konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, ekspor-impor dan investasi), dampak resesi yang paling dikhawatirkan adalah lonjakan pengangguran yang cukup tinggi yang berdampak pada lonjakan jumlah masyarakat miskin. Sementara untuk daya beli, tidak semua masyarakat kehilangan daya belinya.

“Ada sebagian masyarakat yang memiliki tabungan atau memiliki pendapatan yang cukup untuk belanja kebutuhannya. Hanya saja mereka menahan belanjanya, karena wabah masih berlanjut. Karenanya, saya mengusulkan kepada pemerintah agar perhatian lebih diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak paling parah dari pandemi ini,” tambahnya.

Sementara itu, politisi senior PKS ini mengatakan, dunia usaha juga perlu dorongan atau bantuan pemerintah untuk bisa bertahan di masa pandemi ini.

“Ketika dunia usaha tidak bisa bertahan, mereka melakukan efisiensi, merumahkan karyawannya dan melakukan PHK,” papar Anis.

Dampak langsung kepada mereka ini, akhirnya membuat konsumsi masyarakat menurun. Dan ketika konsumsi masyarakat menurun akibatnya pertumbuhan ekonomi juga akan menurun.

Doktor ekonomi lulusan Universitas Airlangga ini memberikan catatan kritis bahwa selama ini ekonomi Indonesia terlalu bertumpu pada aspek konsumsi. Tercatat, kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 57 persen.Seme ntara kontribusi belanja pemerintah tidak sampai 10 persen. “Jadi ketika konsumsi rumah tangga anjlok, otomatis yang lain juga terbawa,” tegas Anis.

Data BPS mencatat, di kuartal ketiga tahun ini, belanja pemerintah menunjukkan kenaikan. Akan tetapi belum cukup untuk melakukan ekspansi di dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat.

Anis juga mengatakan, konsumsi rumah tangga yang anjlok, investasi yang masih wait and see karena situasi ekonomi global juga belum membaik, dan aktivitas export import masih belum dapat didesak, menjadikan Pemerintah harus berpikir ulang tentang aspek yang harus diberikan fokus dalam masa resesi ini.

“Yang paling realistis menurut saya, bagaimana pemerintah bisa membantu masyarakat menghadapi resesi selama pandemi dan kemudian membantu mereka untuk tidak kehilangan daya belinya,” katanya.

Anis meyakini bahwa pemerintah sudah punya strategi yang disiapkan, mengingat Komisi XI sudah sering menyampaikan secara langsung kepada Menteri Keuangan tentang pentingnya pemerintah menjaga daya beli karena sampai saat ini konsumsi menjadi penopang ekonomi nasional.

Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menegaskan bahwa di masa yang akan datang, perlu ada harapan yang lain sebagai pengganti konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Belanja pemerintah bisa didorong sehingga jumlahnya naik, investasi yang sekarang masih negatif juga bisa ditingkatkan. Begitu juga sektor UMKM yang jumlahnya sangat besar yaitu 99 persen dari jumlah pelaku ekonomi nasional, harus benar-benar diberi bantuan dan perhatian,” pungkas Anis. (*/fs)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *