JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ketika meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur meminta agar masyarakat di perdesaan tidak perlu ikut panik menghadapi kenaikan nilai tukar dolar.
Kepala Negara berargumentasi bahwa masyarakat di perdesaan bertransaksi menggunakan rupiah dalam kehidupan sehari-hari.
“Warga di desa tidak usah bingung atau cemas dengan dolar yang naik, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian belanjanya pakai rupiah, bukan pakai dolar kan, ” kata Presiden Prabowo Subianto.
Pidato Presiden ini langsung mendapat respon dari masyarakat. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menyebut bahwa Pemerintah saat ini begitu mudah menyederhanakan masalah makroekonomi yang sesungguhnya tetap berdampak nyata di tingkat akar rumput dengan kesulitan hidup karena mulai merambat harga-harga konsumsi rumah tangga. Dan di satu sisi lapangan kerja semakin sulit di dapat.
“Teruntuk Presiden dan Menkeu, stop bodohi rakyat karena rakyat tidak sebodoh Bapak yang hanya tutup mata dengan kondisi sebenarnya,” kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan dalam keterangan resminya.
Menjaga Stabilitas Psikologis Massa
Sementara itu, Tenaga Ahli DPR RI Prof. Dr. Dr. Henry Indraguna, SH, MH, berpandangan bahwa kritik dari BEM UI tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat. Kebebasan berfikir dan berpendapat sebagai bagian kelompok intelektual bahwa adanya hubungan kausalitas terdepresiasinya rupiah atas dolar akan sangat berdampak bagi kenaikan harga produksi dan konsumen yang juga dibutuhkan rakyat apa pun strata sosialnya.
Menurut Prof Henry suara kritis seperti ini bukan hanya milik mahasiswa saja. Namun semua anak bangsa memiliki hak berpendapat secara bebas yang dilindungi undang-undang.
Meski begitu, Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar dan Penasehat Ahli Balitbang DPP Golkar ini justru mencoba membedah gaya komunikasi Presiden Prabowo menggunakan seni orasi populisme.
Prof Henry berpandangan bahwa orasi dengan gaya populisme selalu bertujuan menjaga stabilitas psikologis massa agar tidak terjadi kepanikan ekonomi.
“Dari perspektif hukum dan etika keterbukaan informasi publik, pernyataan Presiden justru tidak melanggar transparansi dan keterbukaan menyampaikan pandangan dalam posisinya sebagai penerima mandat rakyat yakni dalam kedudukan sebagai pengelola negara (eksekutif). Presiden menyampaikan pernyataan tersebut sebagai bentuk mitigasi risiko komunikasi dalam situasi krisis,” jelas Prof Henry, Senin (25/5/2026).
Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini berpendapat bahwa gaya komunikasi Presiden itu adalah retorika penenang.
Artinya, apa yang diperankan Presiden sebagai sebuah seni orasi untuk menyuntikkan optimisme agar masyarakat akar rumput tidak terjebak dalam kecemasan massal yang justru bisa memperburuk inflasi di wilayahnya.
“Bisa untuk mencegah panic buying yang jika tak dikendalikan bisa jadi krisis kepercayaan publik,” tandasnya.
Menurut Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini bahwa pendekatan komunikasi Presiden Prabowo yang mengutamakan stabilitas psikologis massa mencerminkan pemikiran etika utilitarianisme.
“Flsuf pendiri utilitarianisme asal Inggris., Jeremy Bentham menyebut bahwa validitas sebuah tindakan atau narasi publik diukur dari kemampuannya menghasilkan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness for the greatest number). Dalam konteks ini, Presiden memilih mencapai kemanfaatan yang lebih besar, yaitu mencegah kepanikan massal dan menjaga ketahanan mental masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkas Waketum DPP Ormas MKGR ini. (aga/fs)
Komentar