POSKOTA.CO – Sejumlah anggota fraksi di DPRD Kota Depok mengapresiasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja selama setahun anggaran tahun 2019 dengan berbagai permasalahan dan kekurangan yang terjadi, namun mereka berharap ada lebih menunjukan peningkatan serta pengawasan yang lebih ketat di tahun mendatang.
“Cukup bagus namun masih ada kekurangan dan perlua peningkatan etos kerja di seluruh jajaran OPD dibawah kepemimpinan Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Pradi Supriatna terlebih masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2019 yang mencapai sekitar Rp 670.655.917.064,55,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok, Nurdin Alardisoma, dalam Sidang Paripurna Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok tahun anggaran 2019 di gedung DPRD Depok, Kamis (16/7/2020).
Dalam prinsipnya fraksi Partai Golkar setuju dengan penyampaian Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 namun ada beberapa catatan penting yang harus ditangani Pemkot Depok dalam upaya peningkatan etos kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota termasuk seluruh OPD yang ada dengan pengawasan lebih ketat.
Tak hanya itu, imbuh dia, pihaknya juga menilai Silpa yang cukup besar menunjukkan adanya keragu-raguan dan tidak optimalnya penggunaan anggaran di dalam membangun Kota Depok terlebih untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
“Sebetunya Silpa dana yang cukup besar itu dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk peningkatan anggaran kelurahan, kecamatan serta OPD lainnya secara tercerncana, sistematis dan objektif sehingga pembangunan setiap tahunnya,” tuturnya.
Hal serupa juga dikartakan, Lahmudin Abdullah dari Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), kinerja sudah cukup baik namun melihat Silpa tahun anggaran 2019 yang cukup besar mencapai sekitar Rp 670 miliar lebih terlebih dalam kegiatan di kecamatan tentunya sangat disesalkan.
“Mungkin dalam tahun ke depan Pemkot Depok lebih mengoptimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat banyak di tingkat kelurahan dan kecamatan,” katanya yang menambahkan tentunya kalau kegiatan melalui OPD yang kerap terjdi Silpa setiap tahun tentunya perlu lebih ditingkatkan profesional kerja dan terarah agar setiap kegiatan lelang dapat berjalan tepat waktu.
”Ini perlu ada evaluasi kerja dari Wali Kota terhadap bawahannya baik tingkat OPD, kecamatan maupun kelurahan,” katanya walaupun Silpa tahun anggaran 2019 mencapai Rp 670 miliar lebih tapi masih lebih baik dibandingkan Silpa tahun 2015 yang mencapai Rp 1 triliun namun tetap harus ada evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk pemakaian anggaran di tahun mendatang. (anton/sir)
Komentar