BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menginisiasi penyusunan dan peluncuran peraturan daerah (perda) dalam format braille guna memberikan kemudahan akses informasi hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra.
Peluncuran perda bentuk aksara braille tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 tahun 2026 pada tanggal 3 Juni 2026 lalu. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk kelompok disabilitas, dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses regulasi daerah.
Anggota DPRD Kota Bogor Endah mengatakan, penyediaan perda dalam format braille bertujuan memudahkan penyandang tunanetra memahami isi peraturan yang berlaku di daerah. Menurutnya, selain perda format braille, DPRD Kota Bogor juga terus mendorong lahirnya berbagai regulasi yang berpihak kepada kelompok rentan, termasuk perda yang berkaitan dengan perlindungan perempuan.
Ia menilai, kehadiran regulasi yang ramah disabilitas merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah bersama DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. “Penyusunan perda format braille ini menjadi bentuk nyata keberpihakan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses informasi hukum secara mandiri dan setara,” ujar Endah, sebagaimana dikutip wartawan media ini, Selasa (16/6/2026).
Melalui inovasi tersebut, Pemerintah Kota Bogor dan DPRD berharap partisipasi masyarakat dalam memahami serta mengawasi pelaksanaan regulasi daerah dapat semakin meningkat. Kehadiran perda format braille juga diharapkan menjadi langkah awal dalam memperluas layanan publik yang lebih ramah dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan peluncuran ini, Kota Bogor semakin menegaskan komitmennya sebagai kota inklusif yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga tanpa terkecuali. (*/yopy)
Komentar