POSKOTA. CO – Anggota DPRD Kota Bogor mencibir Walikota Bogor, Bima Arya yang tidak konsisten antara yang di ucapkan dengan yang di praktekan.
Sebelumnya, Walikota Bogor menghentikan sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan diumumkan bersama Forkopinda di Taman Ekspresi, Senin (31/1/2022).
Hal yang lain berbanding terbalik dengan keputusan Bima Arya yang diambil dan mengundang pertanyaan dari berbagai pihak atas kehadiran Walikota dalam acara pembukaan kafe dan resto Holywings Bogor, di Jalan Pajajaran, Kota Bogor.
Saat sof opening, nampak pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hadir. Ia berdiri bersama Walikota Bogor, Bima Arya saat memberikan keterangan ke wartawan.
Wakil Ketua Komisi l DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan, akhirnya angkat bicara setelah Walikota Bogor Bima Arya menghadiri pembukaan kafe dan resto Holywings Bogor, di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, yang menyedot perhatian publik.
“Walikota menghadiri The 1st Holywings Cafe In Indonesia With Family Friendly di Holywings Cafe Jalan Pajajaran No 79 Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur,”kata Anita Selasa (8/2/2022 ) kepada wartawan.
Anita menjelaskan, selama Holywings telah menjalankan semua instruksi pemerintah dan mengikuti semua aturan baik pemerintah pusat maupun daerah, maka layak untuk membuka usahanya.
“Tidak ada masalah,”kata Anita.
Anita meminta, agar jangan hanya melihat pembangunan dari satu pilar aja, misalnya ekonomi saja atau sosial saja. Harus memastikan bahwa tiga pilar itu berjalan semua sesuai aturan.
Menurut Anita, harus dipastikan tempat hiburan malam lebih dari sekedar live musik. Dengan live musik saja selama ini, warga Kota Bogor udah senang, tidak perlu aneh-aneh. “Apalagi sampai ada mabuk-mabukan yang bisa membahayakan orang lain,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Anita juga meminta pemerintah Kota Bogor, harus memperhatikan peraturan daerah (perda) Kota Bogor tentang aturan berjualan alkohol.
Dimana salah satu aturannya, tidak dekat dengan sekolah, rumah ibadah dan rumah sakit. “Tapi perlu diperjelas juga jarak yang di ijinkan itu berapa, kalau tidak ada di aturannya kan jadi susah menentukan itu boleh atau tidak,” jelasnya.
Anita melanjutkan, norma lisan dan etika lisan itu sebenarnya berbeda-beda, jadi tidak bisa dijadikan patokan. Sedangkan norma tertulis merupakan hal yang disepakati bersama oleh semua pihak yang biasa disebut produk hukum, seperti peraturan-peraturan daerah dan pusat.
“Sebaiknya, semua bersandar pada hukum atau peraturan. Kalau sudah sesuai, ya silakan jalan,” tegas Anita. (yopi)
Komentar