POSKOTA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat melalui Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan pengukuhan dan pelantikan secara serentak anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) pada, Selasa (22/12/2021).
Kegiatan tersebut digelar secara hybird dengan menghadirkan perwakilan anggota LMK dari masing-masing kelurahan di tingkat kecamatan. Sedangkan untuk anggota LMK yang tidak hadir di tingkat kecamatan dapat mengikuti secara darling atau virtual di masing-masing kantor kelurahan.
Sekedar diketahui di wilayah Jakarta Pusat terdapat 389 RW. Meski begitu, dalam acara ini anggota LMK yang ditetapkan melalui pengukuhan dan pelantikan ada sebanyak 386 anggota LMK. Sehingga ada kekosongan anggota LMK di 3 RW di tiga Kelurahan yang tidak memiliki LMK.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat, M. Efiskal ketika dihubungi POSKOTA. CO menerangkan, anggota LMK yang ditetapkan melalui pengukuhan dan pelantikan ada sebanyak 386 anggota LMK dari jumlah 389 RW di Jakarta Pusat dengan rincian sebagai berikut yaitu, Kecamatan Gambir 42, Sawah Besar 48, Kemayoran 77, Menteng 37, Cempaka Putih 30, Senen 48, Tanah Abang 64 dan Johar Baru 40. Sedangkan, dari 3 RW yang tidak ada calon anggota LMK tambah Efiskal diantaranya, RW 03 Duri Pulo Gambir, RW 011 Karang Anyar Sawah Besar dan RW 01 Gondangdia Menteng.
“Jadi ada 3 RW yang tidak ada anggota LMK nya dikarenakan tidak ada calon,” singkatnya melalui telepon.
Sementara itu, Tokoh masyarakat Jakarta Pusat, Budi menyatakan, semestinya jumlah anggota LMK sesuai dengan jumlah RW. Jadi ini sebuah kelalaian dan kegagalan panitia dalam mensosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor: 5 tahun 2010. Ini seharusnya menjadi catatan penting Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.
“Biar bagaimanapun juga ini tanggung jawab Ketua panitia pemilihan anggota LMK dalam hal ini ketua panitianya adalah Sekretaris Kelurahan (Sekel) sesuai Perda nomor: 5 Tahun 2010 bila ada selisih antara jumlah RW dan LMK maka ada sesuatu yang bisa dianggap lalai dalam pelaporan hasil pemilihan di wilayahnya,” ungkapnya.
Dia menambahkan, Jika RT dan RW tidak ada calonnya maka karetaker nya dari kelurahan. “Masa iya tidak ada calon anggota LMK sih,” tandasnya. (van/bw)
Komentar