JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta tengah dihadapkan pada tantangan besar setelah adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp15 triliun. Situasi ini menuntut langkah strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui sektor parkir yang dinilai masih belum tergarap optimal.
Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tomu Pasaribu, mengungkapkan bahwa parkir merupakan salah satu sektor dengan potensi penerimaan daerah yang sangat besar, namun hingga kini masih banyak persoalan yang menghambat efektivitasnya.
“Selama ini kita melihat pengelolaan parkir di Jakarta masih belum maksimal. Banyak potensi yang bocor di lapangan karena lemahnya pengawasan dan masih adanya praktik-praktik yang menyimpang. Banyak uang yang dinikmati oknum dan preman saja,” ujar Tom di Jakarta, Kamis (9/10). Ia menjelaskan bahwa parkir, baik yang berada di tepi jalan umum maupun di area milik swasta, seharusnya menjadi sumber pemasukan signifikan bagi kas daerah.
“Sayangnya, masalah seperti parkir liar, setoran yang tidak transparan, serta keterlibatan oknum dalam sistem retribusi menjadi hambatan utama,” cetusnya. Ia mendesak Pemprov DKI untuk melakukan pembenahan menyeluruh, dimulai dari digitalisasi sistem pengelolaan hingga peningkatan pengawasan terhadap aparatur sipil negara yang terlibat dalam pengelolaan retribusi parkir.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. “Kalau ada ASN yang terlibat dalam praktik penyimpangan, harus ditindak tegas. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran yang merugikan keuangan daerah,” kata Tom.
Ia menambahkan bahwa optimalisasi sektor parkir bukan hanya soal menambah pendapatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di ibu kota. Dengan PAD yang kuat, Jakarta bisa tetap menjalankan berbagai program strategis tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pusat.
“Ketika daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri, maka kemandirian fiskal benar-benar bisa terwujud. Potensi parkir ini harus dikelola secara serius sebagai solusi konkret atas berkurangnya dana dari pusat,” tutup Tom. (jo)
Komentar