BOGOR — Inspektorat Kabupaten di Bogor tengah melakukan pemeriksaan terhadap 12 aparatur sipil negara (ASN) terkait dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Arif Rahman, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan kasus yang sebelumnya telah dibahas bersama BKPSDM Kabupaten Bogor.
Arif menjelaskan, hingga 1 April 2026, pihaknya telah melakukan klarifikasi, konfirmasi, serta permintaan keterangan secara tertulis kepada 12 ASN dari berbagai instansi. “Proses ini merupakan bagian dari pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi yang kami terima,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (5/4/2026).
Berdasarkan hasil penelusuran awal, dugaan praktik tersebut melibatkan seorang oknum ASN yang saat itu masih menjabat sebagai pejabat fungsional. Oknum tersebut diduga menawarkan peluang kepada rekan-rekannya sesama pejabat fungsional untuk mendapatkan posisi sebagai pejabat struktural di tingkat kecamatan. Dalam praktiknya, beberapa ASN yang menerima tawaran tersebut diduga memberikan sejumlah uang secara bertahap sejak Januari 2022.
Inspektorat mulai melakukan langkah awal pengumpulan data dan penelusuran pada 13 Maret 2026. Tim juga telah melakukan konfirmasi awal kepada sejumlah perangkat daerah (SKPD) terkait.
Pendalaman terus dilakukan guna mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat serta alur dugaan praktik tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas birokrasi dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran, termasuk praktik jual beli jabatan. “Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, baik dari sisi administratif maupun penegakan disiplin ASN,” tegas Arif. (yopy/in)







Komentar