oleh

Raih Cum Laude, AKP Dr. Bachtiar Noprianto Angkat Disertasi DNA dan Masa Depan Pembuktian Hukum di Indonesia

JAKARTA — Penggunaan teknologi Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) dalam sistem peradilan pidana Indonesia dinilai menjadi langkah penting menuju penegakan hukum yang lebih objektif, akurat, dan berkepastian hukum. Hal tersebut mengemuka dalam sidang terbuka Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Borobudur, Kamis (21/5/2026).

Melalui disertasi berjudul “Formulasi Pembuktian Berbasis Tes DNA dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum Guna Terciptanya Kepastian Hukum di Indonesia,” AKP Dr. Bachtiar Noprianto S.H, M.H menyoroti pentingnya pembaruan sistem pembuktian hukum pidana yang mampu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dalam pemaparannya, Bachtiar menyebut sistem pembuktian pidana di Indonesia masih didominasi alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan pengakuan tersangka. Menurutnya, kondisi tersebut kerap memunculkan perbedaan tafsir hingga berujung pada kesalahan penegakan hukum (miscarriage of justice).

“Pembuktian berbasis DNA bukan sekadar kemajuan teknologi, tetapi bagian dari upaya menghadirkan keadilan yang lebih objektif dalam sistem hukum pidana,” ujar Bachtiar saat mempertahankan disertasinya.

Ia menjelaskan, teknologi DNA mampu mengidentifikasi pelaku maupun korban dengan tingkat akurasi tinggi melalui analisis materi genetik manusia. Selain sulit dimanipulasi, hasil pemeriksaan DNA juga dinilai dapat memperkuat proses penyidikan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Meski telah digunakan dalam sejumlah perkara besar di Indonesia melalui keterangan ahli maupun alat bukti surat, keberadaan DNA hingga kini belum diatur secara eksplisit sebagai alat bukti mandiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Bachtiar, kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi memicu perbedaan penafsiran di tingkat penyidikan maupun persidangan. Karena itu, ia mendorong adanya regulasi khusus yang mengatur penggunaan tes DNA dalam proses peradilan pidana.

“Dalam negara hukum modern, pembuktian tidak lagi cukup hanya mengandalkan pengakuan dan kesaksian, tetapi juga harus ditopang ilmu pengetahuan,” katanya.

Selain menyoroti aspek hukum, Bachtiar juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam penerapan teknologi DNA. Ia menilai pengumpulan dan penyimpanan data genetik masyarakat harus dilakukan secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan data.

Karena itu, regulasi penggunaan DNA dinilai perlu selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, termasuk mengatur standar pemeriksaan, prosedur pengambilan sampel, hingga mekanisme perlindungan data genetik masyarakat.

Dalam penelitiannya, Bachtiar juga mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur forensik nasional melalui pembangunan laboratorium regional, peningkatan jumlah tenaga ahli DNA, serta dukungan anggaran pemeriksaan DNA untuk perkara pidana tertentu.

Tak hanya itu, ia turut mengusulkan pembentukan database DNA nasional guna membantu proses identifikasi pelaku kejahatan secara lebih cepat dan efektif. Namun, menurutnya, sistem tersebut harus berada di bawah pengawasan lembaga independen demi menjaga hak privasi masyarakat.

“Di era modern saat ini, penegakan hukum dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan adil. Kehadiran teknologi DNA menjadi simbol perubahan besar dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia,” tutur Bachtiar.

AKP Dr. Bachtiar Noprianto S.H,,M.H yang kini menjabat Kanit 5 Subdit 3 Tipidkor Ditkrimsus Polda Metro Jaya itu juga diketahui telah menulis 3 jurnal ilmiah internasional berjudul Study of the Legal Certainty of Organizing and Proving Based on DNA Tests in the Process of Investigating General Criminal Offenses in Indonesia, Analysis Of The Application Of Artificial Intellegience-based DNA Tests In The Investigation Of General Crimes In Indonesia dan The Legal Reform of The Independent Supervisory Institution for The Enforcement of Personal Data Protection Law.

Sidang promosi doktor yang digelar di ballroom Universitas Borobudur tersebut dihadiri Deni Cagur anggota komisi x bidang pendidikan DPR RI, mantan Kanit Polsek Setia Budi dan Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan ini berhasil merRaih Cum Laude, AKP Dr. Bachtiar Noprianto Angkat Disertasi DNA dan Masa Depan Pembuktian Hukum di Indonesiaaih predikat cum laude. (Imam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *