oleh

Wanita Tua Sakit Lumpuh Dipaksa Eksekusi PN Jakpus Terlantar di Kosan

POSKOTA.CO–Mengenaskan dan memilukan nasib wanita tua renta bernama Selmy Simboro (79). Dalam keadaan sakit parah akibat terserang stroke dan lumpuh, dia tetap dieksekusi pihak Pengadialan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dari rumahnya di Jalan Pasar Baru No 45, RT/RW004/001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat.

Pasalnya, ibu dari Meifilia dan Muliana ini setelah dieksekusi paksa tim eksekusi dari PN Jakarta Pusat awalnya dibawa oleh petugas eksekusi ke
Rumah Sakit Husada. Namun pihak rumah sakit menolak menerima Ny Selmy karena dianggap tidak ada yang mau bertanggung jawab.

Kondisi Selmy sangat memprihatikan, wanita malang itu hanya terbaring di tempat tidur dengan selang makanan di hidung. Setelah ditolak dari rumah sakit, Selmy dibawa menggunakan ambulance dengan Nopol B 7062 II untuk dititipkan di tempat kos kosan di Jalan Antara, Api Air Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Sebelum dieksekusi dari rumahnya,.pihak Juru Sita dari PN Jakarta Pusat mengaku menanggung biaya rumah sakit termohon eksekusi maksimal 2 (dua) hari. Selain biaya rumah sakit, tim Juru Sita juga menjanjikan biaya sewa tinggal sementara setidaknya untuk masa 1 (satu) bulan. Namun faktanya kondisi Selmy Simboro justru terkatung-katung di sebuah rumah kos bulanan itu.

Proses eksekusi sendiri sempat mengalami ketegangan antara Juru Sita dengan tim kuasa hukum ahli waris Selmy yang berasal dari LBH Pedagang Pasar Indonesia (PPI), yakni Hasan Basri dan Guntur Manumpak Pangaribuan. Sepanjang proses eksekusi, Meifilia terus berteriak-teriak histeis minta ditunda, namun proses eksekusi terus berjalan.

Kuasa Hukum korban, Hasan Basri , SH didampingi Guntur Pangaribuan sempat meminta agar eksekusi dibatalkan demi kemanusian. Sebab, kondisi Silmy sangat dan salah salah berakibat fatal. Namun pihak Juru Sita PN Jakarta Pusat yang berjumlah 7 orang dipimpin Dimas Ariyanto SH itu dibantu oleh aparat terkait tidak mau peduli. Semua harus dikeluarkan, temasuk Selmy yang sakit parah juga harus dikuarkan dari rumah tersebut.

Apalagi banyak petugas gabungan TNI-Polri, Satpol PP ditambah petugas pengadilan membuat keluarga termohon eksekusi hanya bisa pasrah. Padahal menurut tim kuasa hukum termohon eksekusi, proses eksekusi itu dinilai cacat prosedur dan cacat hukum.

Dalam penilain tim kuasa hukum yang diketuai oleh Direktur Eksekutif LBH PPI, Drs Hasan Basri SH.MH, proses eksekusi itu cacat prosedur karena ahli waris merasa tidak pernah menerima aanmaning (pemberitahuan). Selain itu ada beberapa dasar ahli waris untuk menolak eksekusi itu diantaranya,” Almarhum Tan Tok Bouw (Bapak) dan Almarhumah Ny. Loa Soei Hiang Nio (Ibu) orang tua Pemohon Eksekusi diduga warga negara Belanda, sehingga HGB No. 245/ dan 246 tidak dapat dan/ atau boleh diperpanjang,” ujar H. Hasan Basri.

Sementara anggota tim kuasa hukum ahli waris, Hokli Lingga SH, menuturkan jika jika legal standing pemohon eksekusi itu sangat lemah, “HGB No. 245 dan 246 berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979 telah dinyatakan gugur HGB No. 245/ 246 yang telah gugur sampai sekarang tidak diperpanjang dan tidak dapat berdasarkan : Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat dan Permendagri No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat,” jelas Hokli Lingga.

Dalam keterangan tertulisnya tim kuasa hukum termohon eksekusi menjelaskan jika Penggugat/ Pemohon Eksekusi sudah tidak berhak atas tanah dan bangunan (HGB No. 245/ 246) yang beralamat di Jl. Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Bahwa dalam Penetapan Eksekusi 27 September 2021 dinyatakan yang Eksekusi atas HGB No. 245 dan 246 adalah berdasarkan Berita Acara Eksekusi tanggal 20 Januari 2016:
Bahwa dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 20 Januari 2016, tertulis HGB yang disita Eksekusi adalah HGB No. 345 dan HGB 246, dengan demikian terjadi perbedaan dan kesalahan atas HGB yang disita eksekusi, sehingga Penetapan Eksekusi tanggal27 September 2021 atas HGB No. 245 adalah cacat hukum.

Anggota tim kuasa hukum ahli waris lainnya, Guntur M Pangaribuan SH menjelaskan jika Sunarto Wongso Yuwono atau termohon eksekusi tidak bertempat tinggal di JL. Pasar Baru No. 45, RT. 004 RW. 001, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat,” Objek Jl. Pasar Baru No. 45 telah ditempati dan dikuasai sejak 1932 oleh Wong Khie Djauw orang tua/ mertua dari Wong Siong Joeng/ (orang tua dari Muliana dan Sdri. Meifillia hingga saat ini.

Maka tim kuasa hukum ahli waris ini menyimpulkan jika antara pemohon eksekusi dan termohon eksekusi sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum. Tetapi faktanya eksekusi tetap dijalankan. Meski hal itu mengakibatkan kondisi Selmy Simboro menjadi terkatung-katung dalam kondisi sakit parah.(Omi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *