oleh

Terima Suap Rp32,48 miliar dari Pengadaan Bansos Covid-19, Mantan Mensos Mulai Diadili

POSKOTA.CO – Kasus korupsi pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang melibatkan Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mulai digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/4/21).

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi mendakwa memerima suap Rp32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurut jaksa uang tersebut diterima terdakwa dari para pengusaha berkaitan dengan penunjukkan sejumlah perusahaan yang menggarap proyek pengadaan bansos tersebut.

Politisi PDIP ini menerima   uang sebesar Rp32 miliar lebih itu diduga didapat melalui Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Adi Wahyono, yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso.

Secara rinci, jaksa menyebutkan uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko ini  berasal dari Konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp1,28 miliar.

Selanjutnya terdakwa menerima uang dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar, dan sebesar Rp29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Sebagai menteri Sosial sekaligus pengguna anggaran di Kemensos mengetahui atau patut diduduga uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama, serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako.

Atas perbuatannya ini, didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Persidangan kasus ini akan dilanjutkan pada 28 April 2021 mendatang untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumya, Makdir Ismail untuk mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa. (bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.