POSKOTA.CO–Penasehat hukum terdakwa Surya Darmadi, Juniver Girsang menuding jaksa diskriminatif terhadap kilennya terkait kasus korupsi alih fungsi lahan di Riau dan pencucian uang.
Semua keberatan terdakwa Surya Darmadi diungkapkan pangacara Juniver dalam nota pembelaan berjudul “Penegakan Hukum dengan Melanggar Hukum, Penuntut Umum Mengabaikan Undang-undang Cipta Kerja” dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).
Secara garis besar, Surya Darmadi menilai bahwa ada perlakuan diskriminatif lantaran hanya dirinya yang dituduh melakukan korupsi terkait kegiatan usaha perkebunan kepala sawit di kawasan hutan tanpa izin.
Padahal, pihaknya mengklaim telah secara resmi mengirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Langkah ini dilakukan menyusul adanya Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, terkait dengan perizinan PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur.
Kenyataan diterima, bukannya mendapatkan izin atau diproses sesuai dengan UU Cipta Kerja. Malah Surya Darmadi diproses pidana dengan tuduhan korupsi karena melakukan kegiatan usaha perkebunan kepala sawit di kawasan hutan. “Ini kan luar biasa, Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja tidak dianggap oleh pihak jaksa,” kata kuasa hukum Juniver Girsang kepada poskota.co di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).
Di sisi lain, terdapat 1.192 perusahaan yang memilik lahan di atas kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan berdasarkan Surat Keputusan (SK) 531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021. Pihak lain juga melakukan kegiatan yang telah terbangun di kawasan hutan. Selain itu terdapat ribuan perusahaan dengan luas kurang lebih jutaan hektare yang ternyata tumpang tindih.
“Namun, hanya terdakwa Surya Darmadi yang diperlakukan secara diskriminatif, diproses, dan dijadikan terdakwa korupsi,” tegas Juniver. Padahal perusahaan-perusahaan milik Surya patuh kepada aturan Negara dengan berkontribusi melalui pembayaran pajak. “Perusahaan-perusahaan Surya telah membayar total pajak kepada Negara sebesar Rp93,7 miliar untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), serta Rp621,4 miliar untuk PPh Badan.,” tambahnya.
Juniver juga menepis tuduhan jaksa terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mengutip salah satu saksi ahli, diterangkan bahwa perbuatan Surya selaku pemilik Duta Palma Grup dalam hal membelanjakan maupun menempatkan harta kekayaannya sah dan tidak melanggar hukum.
Dikatakan Juniver Girsang, jaksa tidak menghormati UU Cipta Kerja. Omnibus law itu, lanjutnya, masih mengakomodasi pengusaha perkebunan kelapa sawit yang usahanya telah terbangun di dalam kawasan hutan namun belum memiliki perizinan di bidang kehutanan.
UU sapu jagad itu memberikan batas waktu selama tiga tahun setelah diteken untuk pengusaha mengurus perizinannya. Namun, jaksa malah menuntut Surya lantaran melanggar sejumlah ketentuan perizinan tersebut.
“Ternyata Kejaksaan sangat tidak menghargai dan menghormati UU Cipta Kerja, yang sudah dengan tegas menyatakan keterlanjuran pengusaha bisa diakomodasi dalam waktu tiga tahun. Tidak dikenakan tindak pidana, dan pada mereka hanya administrasi,” tegas Juniver lagi.
Adapun, Bos Duta Palma Group, Surya Darmadi, dituntut hukuman pidana kurungan penjara selama seumur hidup. Jaksa juga menuntut pengusaha sawit itu denda Rp1 miliar dan mengganti kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah.
Pada surat tuntutan, jaksa meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan bos sawit itu terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Selain pidana seumur hidup, Surya juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan penjara.Tidak hanya itu, bos Darmex Group/Duta Palma Group itu harus mengganti kerugian keuangan maupun perekonomian negara dengan nilai hingga puluhan triliunan rupiah.(Omi)
Komentar