oleh

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas


Oleh: Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana MSi

PELANGGARAN salah satu penyebab berbagai masalah lalu lintas. Di bidang lalu lintas pelanggaran-pelanggaran bervariasi dari yang tidak berdampak luas sampai yang berdampak pada terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada fatalitas korbanya.

Pengategorian pelanggaran:

  1. Pelanggaran yang bersifat administratif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan tatkala tidak berdampak luas atau tidak berkaitan dengan masalah-masalah kejahatan lainnya.
  2. Pelanggaran yang berdampak terjadinya masalah kemacetan, ketidakteraturan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sedang.
  3. Pelanggaran yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas dengan korban yang fatal dan berdampak luas atau mengakibatkan rusaknya keteraturan sosial yang ada dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Pelanggaran dapat disebabkan karena adanya:

  1. Ketidaktahuan.
  2.  Ketidakmampuan.
  3. Kelalaian.
  4. Kesengajaan.

Pada konteks penanganan pelangaran perlu adanya pembangunan infrastruktur sehingga dapat meminimalisasi peluang atau kesempatan untuk melakukan pelanggaran, dan tatkala melakukan pelanggaran dapat dilakukan pengawasan/penindakan secara simultan dan tidak parsial.

Selain membangun sistem untuk pendidikan keselamatan pun sudah menjadi bagian dari ‘long life education’ dan dilakukan sejak usia dini. Dan tentu saja penegakan hukum yang tegas dan dibangun dengan model elektronik.

Lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa dan cermin tingkat modernitas, sering dipandang sebelah mata, atau dimaklumi bila terjadi masalah lalu lintas.

Puncak gunung es dari masalah lalu lintas antara lain, kemacetan dan kecelakaan yang dapat diakibatkan dari pelanggaran para pengguna jalan.

Sering kita melihat orang yang melanggar tanpa rasa berdosa terus melakukan pelanggaran. Lupa, bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan yang berarti harus aman, selamat, tertib dan lancar.

Berlalu lintas selain wajib peduli akan keselamatan bagi dirinya, juga bagi orang lain. Toleransi, empati, peduli merupakan refleksi kesadaran berlalu lintas. Kesadaran inilah menjadi cermin dari peradaban suatu masyarakat, bahkan suatu bangsa.

Membangun kesadaran tertib berlalu lintas atau budaya patuh hukum dimulai dari:

  1. Pembangunan infrastruktur yang dapat mengontrol/mengawasi bahkan memaksa pengguna jalan menaati peraturan.
  2. Edukasi yang baik dilakukan secara konsiten dan berkesinambungan sepanjang hayat.
  3. Sistem pendidikan keselamatan dan sistem uji SIM yang mampu memberikan standar kompetensi bagi para pengemudi dan calon pengemudi.
  4. Sistem penegakkan hukum yang tegas dan berkaitan dengan demeryt point system (terhadap pelanggaran yang dilakukan baik: administrasi, berdampak kemacetan dan berdampak kecelakaan) pada sistem perpanjangan SIM.

Kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin dalam berlalu lintas menjadi refleksi dari tingkat budaya dan modernitas suatu bangsa dalam membangun urat nadi menjadi aman. (Penulis adalah Dirkamsel Korlantas Polri)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *