POSKOTA.CO–Kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau “liquefield natural gas” (LNG) di PT. Pertamina (Persero) mulai diusut KPK. Kasus ini sebelumnya ditangi KPK dan Kejaksaan Agung, namun kini sepakat dilakukan sepenuhnya oleh KPK.
Hal itu dikatakan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/10/2021). “KPK dan Kejaksaan kemudian berkoordinasi dan bersepakat, tindak lanjut penanganan perkara dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina ditangani KPK,” kata Ali Fikri.
Meski begitu KPK menurut Ali Fikri masih akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan serta instansi lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah ini dilakukan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan dalam pengumpulan alat bukti.
Sinergi penanganan kasus korupsi lanjut Ali Fikri sudah beberapa kali dilakukan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, baik Kejaksaan maupun Kepolisian.
Dicontohkan, dalam kegiatan tangkap dugaan korupsi pengisian jabatan kepala desa dan camat di wilayah Kabupaten Nganjuk atas koordinasi KPK dengan Bareskrim Polri. Begitu juga penanganan perkara korupsi penyalahgunaan izin tambang di Sulawesi Tenggara atas koordinasi KPK dengan Kejaksaan Tinggi setempat serta beberapa kegiatan lainnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyambut baik kebijakan Kejaksaan bahwa kasus tersebut ditangani KPK sepenuhnya.
“KPK menyambut baik kebijakan Jaksa Agung RI, perkara itu ditangani KPK. Selanjutnya, Plt Deputi Korsup (Koordinasi dan Supervisi) dan Deputi Penindakan KPK yg menindaklanjuti,” ujar Firli.
Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, KPK diberikan tugas pokok untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.(Omi)
Komentar