oleh

GPHN RI Menilai Ada Indikasi Peradilan Sesat pada Kasus Bank BJB Cabang Tangerang

POSKOTA.CO – Lembaga Swadaya Masyarakat GPHN RI hari ini mendatangi Pengadilan Negeri Tipikor Serang, tujuan dari kedatangan GPHN RI untuk berkoordinasi terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif di Bank BJB Cabang Tangerang.

Ketua Umum GPHN RI Madun Hariyadi mengatakan, kami melihat ada indikasi penyelewengan pada penanganan kasus Bank BJB ini sangat janggal karena ini adalah masalah kredit macet.

“kalau kita berbicara tindak pidana korupsi tentunya pada saat kita audiensi dengan pihak Kejati Banten pasti dikasih tau kapan perkara ini digelar siapa saja yang hadir dalam gelar perkara itu, apa pendapat bunyi dari gelar perkara, siapa yang menyampaikan pendapat di dalam gelar perkara itu, dan siapa yang menyimpulkan adanya kerugian negara ini,”Ucap Madun Hariyadi, Rabu, 3/3/2021.

Berhubung kami mendapat informasi dan data dari salah satu saksi yang merasa terdzolimin rasa keadilannya karena harta benda nya disita kejaksaan tinggi Banten sementara posisi dia itu sebagai saksi.

Kita datang ke sini untuk koordinasi tujuan utamanya adalah jangan sampai ada terjadi peradilan sesat yang menghantui kasus kredit macet ini.

Menurutnya hal tersebut sangatlah tidak sesuai terkait penyitaan harta benda milik saksi yang berinisial J dan ada dua saksi ini adalah suami istri yang harta bendanya disita oleh Kejati Banten.

“Kita tidak bisa menyimpulkan ini kesalahan di pihak pengadilan dan kejaksaan karena saya melihat memang ada perbuatan melawan hukum dalam proses akad kredit itu, tapi apakah ini tindak pidana korupsi atau kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara jadi untuk sampai saat ini belum final untuk koordinasi saja”Lanjut Madun.

cuman yang sangat disayangkan ada dua orang saksi yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum ataupun kerugian negara tapi harta bendanya disita itu yang kami kejar ada apa disini

Ada pelimpahan berkas dari Kejati Banten hanya menyampaikan adanya uang disita, sementara uang yang disita tidak dijabarkan dengan beliau apakah uang ini hasil tindak pidana atau bukan, tapi hanya menyampaikan apa yang tertulis.

Isi dari surat itu tidak lengkap kalau menurut pandangan saya sebagai penggiat anti korupsi saya menduga adanya rekayasa kasus karena satu kalau memang ini ada dugaan tindak pidana umum atau perdata, tentunya perdata nya dahulu karena ini kasus perbankan dan sangat hati hati jangan sampai perkara kredit fiktif ini masuk ranah peradilan sesar.

Kita berharap penanganan perkara kasus bjb ini transparan dan objektif. Jadi siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dan siapa yang merugikan negara itulah yang harus bertanggung jawab, Pungkasnya.

Kita sudah berkoordimasi dari pihak Kejati dan pengadilan nanti kalau sudah dirasa data dan keterangan yang kita dapat melengkapi untuk bikin laporan selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan Menkopolhukam, Ombudsman dan KPK.

Ini adalah peradilan sesat karena kita tau persisi sejak awalnya kasus Bank BJB, karena antara pihak debitur dan kreditur pernah mengahadap kepada GPHN meminta advise. Pihak GPHN RI mengatakan kepada mereka bahwa ini perkara perdata dan tidak bisa dibawa ke ranah pidana tentunya kalau kredit macet bank itu sudah punya standar operasional prosedure. Akan tetapi kedua saksi harta bendanya disita sebesar 2,3 Milyar.(ftr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *