oleh

Alamsyah Hanafiah: Polri Diduga Lakukan Diskriminasi Hukum

POSKOTA.CO–Katanya hukum berlaku untuk semua pihak tanpa pandang bulu, namun pada prakteknya berkata lain. Salah satu bukti, penyidik di SPK Polda Metro Jaya menolak laporan yang diajukan pihak Sekretaris Umum DPP FPI Munarman.

Awalnya Munarman dilaporkan Barisan Santri Nusantara dengan tuduhan penghasutan. Alasan pihak Barisan Santri Nusantara karena Munarman mengeluarkan pernyataan yang berlawanan dengan keterangan pihak Polri terkait tewasnya 6 Laskar FPI.

Polri menyatakan, Laskas FPI memiliki pistol dan menyerang polisi sehingga keenamnya ditembak mati. Sebagai petinggi FPI, Munarman membantah anggota Laskar FPI memiliki senjata api. Atas dasar itu, pihak Barisan Santi Nusantara yang dikomando Zainal Arifin melaporkan Munarman ke Polda Metro Jaya.

Merasa dirugikan atas laporan Zainal Cs, Munarman melalui tim kuasa hukumnya dipimpin Alamsyah Hanafiah, SH MH pada Rabu (23/12/2020) bermaksud melapor balik Zainal Cs dengan tuduhan telah membuat laporan palsu dan pencemaran nama baik.

Anehnya, penyidik SPK Polda Metro Jaya menolak laporan yang diajukan pihak Munarman. Lebih aneh lagi, alasan pihak penyidik nenolak laporan karena Munarman telah berkirim surat ke Bareskrim Polri. “Surat Munarman ke Bareskrim tidak ada hubungannya dengan laporan kami terhadap Zainal Cs,” kata Alamsyah Hanafiah kepada poskota.co, Kamis (24/12/2010).

Alamsyah juga kuasa hukum Habib Rizieq Shihab mempertanyakan sikap Polri yang dinilainya pilih kasih. “Kenapa laporan Zainal Cs yang tidak jelas juntrungannya diterima polisi. Sebaliknya Munarman yang jelas telah dirugikan atas laporan itu ditolak untuk melapor balik. Ini kan aneh,” kata Alamsyah penuh tanda tanya, ada permainan apa di balik semua ini. “Katanya hukum berlaku untuk semua tanpa ada perbedaan. Buktinya, ini yang kami dapatkan,” tegas pengacara senior itu.

Menurut Alamsyah Hanafiah, pihaknya sudah menemui dan menjelaskan duduk perkara kepada pihak penyidik, namun tetap saja tidak diterima. “Kami menduga ada interpensi dari atas,” ujarnya.

Dijelaskan Alamsyah, laporan Zainal Cs tidak ada dasar hukumnya, karena Barisan Santri Nusantara dalam persoalan ini tidak ada yang dirugikan. “Memangnya Zainal Cs itu siapa, apa mereka dirugikan atas pernyataan Munarman. Hukum tidak bisa dibuat akal akalan. Nanti semua orang akan datang melaporkan siapa saja, padahal orang itu sama sekali tidak ada kaitannya. Hukum harus ditegakkan, bukan buat akal akalan,” tegas Alamsyah.

Pihaknya lanjut Alamsyah menduga ada ketidak beresan di balik laporan Zainal Cs terhadap Munarman. Polri juga dinilai Alamsyah telah melakukan pelanggaran berat sesuai KUHAB karena menolak laporan dari Munarman yang jelas jelas telah dirugikan atas laporan Zainal Cs. “Pada dasarnya polisi tidak boleh menolak laporan warga, apa lagi yang melapor orang yang secara langsung dirugikan. Masalah terbukti atau tidak, urusan pengadilan,” tutur Alamsyah.

Dikatakan Alamsyah lagi, selaku kuasa hukum pihaknya akan meminta persetujuan Munarma untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya karena telah melakukan pelanggaran diskriminasi hukum. “Ini pelanggaran berat, jika Munarman setuju kami akan ajukan gagatan perdata ke pengadilan,” tegas Alamsyah Hanafiah lagi.

Lebih lanjut Alamsyah Hanafiah mengatakan, saat datang ke SKP Polda Metro Jaya pihaknya sudah membawa barang bukti yang sama dengan yang dibawa oleh Zainal saat melapor, yakni video, link berita dan tangkapan layar. “Laporan kami ditolak. Ini jelas diskriminasi hukum,” kata Alamsyah.

Pihaknya menuding Zainal Cs telah melakukan pembuatan berita dan laporan palsu serta pencemaran nama baik. Zainal diduga melanggar Pasal 28 ayat (1) tentang ITE dan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 317 KUHP dan/atau Pasal 310 KUHP.

Sebelumnya, Zainal yang merupakan mantan ketua PCNU di zaman Gus Dur melaporkan pentolan FPI itu terkait dugaan penghasutan karena menyebut enam laskarnya yang ditembak polisi tak bersenjata.

Menurut Zainal, seorang warga sipil tidak boleh menjustifikasi sebelum ada keputusan hukum apalagi tidak diserta barang butki. Zainal juga menuding Munarman sedang membuat narasi yang dapat mengadu domba masyarakat. Sebab, keterangannya selalu berbeda dengan polisi mengenai insiden bentrokan berujung penembakan itu.(Omi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *