JAKARTA–Satu lagi tersangka kasus tindak pidana penyaluran pendanaan bermasalah oleh PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) ditahan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri. Pria berinisial FH merupakan tersangka baru hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan merugikan para korban triliunan rupiah.
Sebelumnya penyidik Dittipideksus Polri telah menetapkan empat tersangka dan melakukan, yakni TA, MY, ARL dan AS. Tersangka FH resmi ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung 19 Juni sampai dengan 8 Juli 2026 untuk kepentingan penyidikan.
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2026) mengatakan, pihaknya terus mendalami kasusnya untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Dijelaskan Brigjen Ade Safri, tetsangka FH menjabat sebagai founder dan advisor PT DSI. Selain itu, FH juga pernah menduduki sejumlah jabatan lainnya, yakni mantan Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014–2017.
Tersangka FH juga pernah menduduki kursi Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK periode 2017–2018. Jabatan lainnya sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022.
Penetapan FH sebagai tersangka kata Brigjen Ade Safri dilakukan berdasarkan fakta penyidikan yang didukung lima alat bukti yang sah. Penyidik kemudian memanggil FH sebagai tersangka pada Jumat (19/6/2026) untuk menjalani pemeriksaan berlanjut dengan penahanan.
Dijelaskan Brigjen Ade Safri, dalam kasus ini PT DSI diduga melakukan penyaluran pendanaan masyarakat menggunakan proyek fiktif. Para tersangka diduga memanfaatkan data atau informasi peminjam (borrower) eksisting pada periode 2018 hingga 2025.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal terkait penggelapan, penipuan, tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana melalui media elektronik serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Penyidik Dittipieksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan penelusuran aset para tersangka bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi juga dilakukan dengan pihak OJK, Korlantas Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi terkait lainnya guna mendukung pemulihan kerugian korban.
Penyidik juga akan terus berkoordinasi efektif dengan jaksa penuntut umum (JPU) dan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) terkait proses permohonan restitusi yang diajukan para korban perkara PT DSI kepada LPSK. “Penyidik juga memfasilitasi para korban agar hak-haknya dapat terpenuhi dan terakomodir melalui mekanisme restitusi,” ujar Brigjen Ade Safri.
Sementara itu, berkas perkara tiga tersangka, yakni TA, MY dan ARL telah dinyatakan lengkap (P21) dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum pada 9 Juni 2026. Sedangkan pemberkasan perkara tersangka AS, FH serta tersangka korporasi masih berjalan secara simultan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Agung.(Omi/in)







Komentar