POSKOTA.CO-Merujuk terhadap berbagai aturan, baik dari pemerintah pusat, berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), maupun aturan pada tatanan pemerintah daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), maupun Peraturan Bupati (Perbup), pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kuningan tidak melalui proses pemilihan warga.
Demikian dikemukakan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan Jawa Barat, melalui Sekretaris Dinas (Sekdis), H Ahmad Faruk, saat dikonfirmasi Poskota.co di ruangan kerjanya, Kamis (27/07/2023).
Penjelasan dimaksud disampaikan Sekdis ini, menanggapi adanya informasi rencana pengangkatan perangkat desa (Kepala Dusun Bojong.red) di Desa Kadatuan Kecamatan Garawangi, yang prosesnya telah ditempuh melalui pemilihan warga dusun setempat, belum lama ini.
Menurutnya, secara jelas di Kabupaten Kuningan, tata cara pengangkatan perangkat desa harus memedomani Peraturan Bupati (Perbup) Kuningan nomor 85 tahun 2019 dan nomor 308 tahun 2022 tentang perubahan atas Perbup Kuningan nomor 85 tahun 2019.
“Jika ada desa yang melaksanakan pengangkatan perangkat desa, menempuhnya dengan cara proses pemilihan warga setempat, berarti kegiatan dimaksud tidak memiliki cantolan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.
Dia mengingatkan, Indonesia merupakan sebuah negara hukum, sehingga hukum (peraturan) perlu menjadi dasar yang harus ditaati serta dipatuhi, terlebih lagi ketika terhubung dengan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengangkatan perangkat desa yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku, ini akan mengandung cacat hukum,”tegasnya.
Namun begitu dirinya mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan mencampuri urusan teknis pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.
“Secara teknis kewenangan itu ada pada pihak desa (panitia.red) dan pihak kecamatan setempat,” ujarnya.
Tetapi, Dia berharap segera dapat ditempuh langkah-langkah yang semestinya untuk penanganan persoalan dimaksud, oleh pihak pemerintah desa disertai pemerintah kecamatan.
“Ambilah sebuah solusi atau langkah yang tepat, agar dikemudian hari tidak mengundang permasalahan hukum dalam pengisian perangkat Desa Kadatuan ini,”pungkasnya berpesan.
Sebelumnya, Camat Garawangi, Raden Imam Reapdiantoro, saat dihubungi Poskota.co melalui sambungan WhatsApp menyampaikan, memang betul aturan (pengisian perangkat desa.red) seperti itu dan pihak pemerintah kecamatan sendiri sudah menjelaskannya.
Tapi kata Camat ini, yang namanya di masyarakat terkadang berbeda keinginan, sehingga hasil dari musyawarah dusun akhirnya di laksanakan seperti itu.
Terpisah, Ketua Panitia Seleksi (pansel) Pengisian Perangkat Desa Kadatuan, Ero Raup mengakui, jika proses pengisian calon perangkat desa untuk Kadus Bojong sudah ditempuh, melalui cara pemilihan warga dusun setempat.
“Hal ini juga dilaksanakan mengikuti aspirasi dan keinginan warga pada lingkungan Dusun Bojong, sehingga kami selaku panitia menyerahkan seluruh prosesnya kepada warga disitu,”pungkasnya. (Cep/fs)
Komentar