Kejati Jabar dan Kodam III/Siliwangi Kerja Sama Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme Bidang Penegakan Hukum

BANDUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi membangun kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme pada bidang penegakan hukum. Penandatanganan kerjasama dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar, Dr.Hermon Dekristo, S.H.,M.H. dan Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, S.E., yang berlangsung di Aula R.Soeprapto Kejati Jabar, Kamis (18/12/2025).

Hadir menyaksikan dalam acara tersebut, Irdam III/Siliwangi, Danrem 061/SK, Danrem 062/TN, Danrem 063/SGJ serta para pejabat utama Kodam III/Siliwangi dan para Dandim se-Jawa Barat. Sedangkan dari Kejaksaan Tinggi Jabar, nampak hadir Kabag TU, para Asisten, para Koordinator serta seluruh Kajari di wilayah Jawa Barat.

Agenda penandatanganan perjanjian kerjasama ini, merupakan tindak lanjut konkret dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan RI dengan TNI No. 4 Tahun 2023 tentang Kerjasama dalam Pemanfaatan Sumberdaya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakkan Hukum.

Dalam sambutan, Kajati Jabar menyampaikan apresiasi kepada Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi beserta segenap jajaran, yang telah senantiasa bersepakat menjalin hubungan kerja sama yang lebih terarah dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Mengingat dinamika penegakan hukum yang berkembang sangat cepat dengan beragam bentuk AGHT, Kajati menegaskan, diperlukan langkah-langkah preventif yang cermat dan responsif, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks tersebut lanjut Kajati, TNI dan Kejaksaan sebagai dua institusi negara memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik melalui penguatan pertahanan negara maupun penegakan supremasi hukum dan keadilan.

Sehubungan itu, Kajati berharap melalui kerja sama ini dapat terwujud sinergi yang semakin solid dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum, pengamanan institusi, serta perlindungan kepentingan negara dan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. (Cep).