POSKOTA.CO-Koalisi Anti Korupsi (KATIK) Sinjai kembali angkat bicara terkait dengan dugaan pemotongan insentif nakes petugas Covid-19 di semua puskesmas dan RSUD Sinjai.
Koordinator Humas Katik Sinjai, Supriadi mengatakan, masalah tersebut sebenarnya telah mencuat beberapa bulan lalu dan sempat di Rapat Dengar Pendapat kan (RDP) di DPRD Sinjai dengan menghadirkan beberapa OPD terkait.
“Masalah ini kemarin pernah kami aspirasikan di DPRD Sinjai, namun pada saat di RDP kan kami tidak mendapat undangan untuk menghadiri rapat tersebut, sehingga kami dari pembawa aspirasi tidak tahu persis apa pembahasan dan bagaimana kesimpulan RDP tersebut,” kata Supriadi dengan nada kesal, Senin (1/3/2021).
Menurut Supriadi, dengan tidak dihadirkannya pembawa aspirasi di DPRD pada saat itu maka kami menduga ada konspirasi antara DPRD dan pemerintah dalam hal ini OPD terkait untuk sengaja tidak menghadirkan Kami di RDP tersebut.
Sementara Ketua KATIK Sinjai, Muhammad Sabir menjelaskan, bahwa kasus tersebut memang terkesan di tutup-tutupi, padahal kami dari awal secara kelembagaan meminta agar hal tersebut di transparansikan, bukan hanya soal insentif Nakes tetapi juga pengelolaan Anggaran Covid-19.
Oleh karena itu kami meminta dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menyelidiki dugaan pemotongan insentif nakes petugas Covid-19 disemua puskesmas dan RSUD Sinjai.
Lanjut Sabir, menurutnya, kasus ini ada kaitannya dengan postingan Anca Mayor di Fecbook yang dilaporkan oleh Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa karena dianggap mencemarkan nama baiknya.
“Apabila kepolisian sudah melakukan penyelidikan maka kami dari Koalisi Anti Korupsi Minta kepada pihak kepolisian agar mengaudit dugaan pemotongan insentif nakes petugas Covid-19 disemua puskesmas dan RSUD Sinjai,” tegas Ketua KATIK Sinjai. (Jumardi/fs)
Komentar