oleh

Sekda Kuningan: Karlipda Wujud Rekonstruksi Kemitraan Pemkab Kuningan dengan Insan Pers

KUNINGAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Dr. H Dian Rachmat Yanuar, M.Si., mengungkapkan pemberian kartu liputan daerah (Karlipda) kepada insan pers  merupakan bentuk rekontruksi kemitraan.

Hal itu dikemukakan Sekda, pada acara Kuningan Informatif (KUIN) yang berlangsung di teras Pendopo Setda setempat, Kamis siang (16/5/2024). “Langkah pemberian karlipda kepada para wartawan ini, merupakan rekontruksi kemitraan, sebab hal ini pernah ditempuh pada 2006 lalu, saat Saya bertugas menjadi Kabag Humas,” ucap Dian.

Dijelaskannya, pemberian Karlipda, bertujuan untuk meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dan media dalam mentransformasikan informasi pembangunan kepada publik.  “Hal ini juga untuk mencegah penyebaran informasi berita hoaks, sekaligus melakukan pendataan media massa dan wartawan, serta melengkapi identitas wartawan dalam melaksanakan peliputan,” jelasnya.

Sekda menegaskan, penggunaan Karlipda itu, hanya berlaku untuk wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Kuningan.  “Pemegang Karlipda diharapkan dapat menjunjung tinggi etika dan kode etik jurnalistik, bersikap profesional, serta tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan,”pintanya.

Disebutkan Dian, media memiliki peran untuk memberikan informasi yang berimbang dan aktual kepada masyarakat.  “Kami juga pemerintah daerah menerima kritik membangun dari para wartawan sebagai bagian dari proses demokrasi,”ujarnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Kuningan, Dr. Drs.H Raden Iip Hidajat, M.Pd., menambahkan, media memiliki peran dalam upaya memajukan daerah melalui publikasi.

Dalam konteks ini sambung Iip, pemerintah daerah memberikan Karlipda sebagai bentuk kemitraan untuk membantu wartawan pada saat melaksanakan tugasnya, dalam melakukan penyebarluasan informasi untuk kemajuan Kabupaten Kuningan.

“Acara Kuningan Informatif (KUIN) dan pemberian karlipda, diharapkan menjadi ruang yang efektif untuk penyebarluasan informasi, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan media massa,”harapnya.

Ditemui POSKOTAONLINE.COM, Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Drs. Ucu Suryana, M.Si., didampingi Kabid IKP, Anwar Nasihin, S.Kom, M.Si., mengatakan, kegiatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 060/KPTS.217-ORG./2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. (Cep)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *