oleh

Genpil Sultra Minta Mabes Polri dan Dirjen KLHK Sikapi PT Alam Raya Indah

POSKOTA.CO- Generasi Pemerhati Lingkungan (GENPIL) Sulaweai Tenggara (SULTRA) menduga PT. Alam Raya Indah telah melakukan aktivitas penambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sehingga menuai sorotan beberapa kalangan.

Ketua Bidang Kajian Strategis dan Advokasi (KASTRAT) Generasi Pemerhati Lingkungan (GENPIL) Sulawesi Tenggara, Hasruddin, mengatakan bahwa, aktifitas penambangan PT. Alam Raya Indah di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, telah menyalahi prosedur karena menggarap lahan Kawasan hutan tanpa IPPKH.

“Kami menduga PT. Alam Raya Indah telah melakukan aktivitas penambangan di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sehingga itu saya bersama kawan-kawan akan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang yakni Mabes POLRI dan Dirjen KLHK,” ucap Hasrudin. Rabu (3/3/2021).

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan hasil kajiannya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Alam Raya Indah.

“Kami menduga PT. Alam Raya Indah telah melenceng dari ketentuan Undang-Undang Kehutanan, sebab pihaknya telah melakukan aktivitas penambangan dengan bukaan koridor jalan hauling kurang lebih 4 km, bukaan fit penambangan ore nickel kurang lebih 10.13 Ha di dalam kawasan tanpa IPPKH,” Ungkap Mahasiswa Kehutanan ini.

“Berdasarkan perundang-undangan NO.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 78 ayat 6 UU kehutanan, maka tindakan tersebut jelas telah melanggar ketentuan UU mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang mana pelanggaranya akan dijerat dengan ancaman pidana 10 Tahun dan denda sebesar 5 Milyar Rupiah”, Lanjut Kabid Genpil Sultra ini.

Mahasiswa kehutanan ini juga menegaskan agar sekiranya Mabes POLRI dan Dirjen KLHK untuk segera memeriksa pimpinan PT. Alam Raya Indah atas dugaan tersebut.

“Besar harapan kami kepada Mabes Polri dan Dirjen KLHK untuk segera memeriksa pimpinan PT. Alam Raya Indah dan bertanggung jawab atas dugaan kejahatan kehutanan dan illegal mining yang telah dia lakukan,” tutupnya. (Jumardi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *