oleh

BP Karang Taruna Kadatuan Minta Inisiator Perbuatan ‘Money Politic’ Harus Disanksi

KUNINGAN-Berbagai reaksi sejumlah kalangan terhadap peristiwa dugaan money politic (politik uang.red) yang terjadi di Desa Kadatuan Garawangi Kabupaten Kuningan Jawa Barat, pada masa tenang Pemilu 2024, Selasa (13/02/2024) lalu, hingga sekarang terus disuarakan.

Salah satunya diungkapkan Badan Penasehat (BP) Karang Taruna Desa Kadatuan, Didi Noer saat dimintai pendapatnya melalui sambungan WhatsApp (WA), Minggu (18/02/2024).

Menurutnya, jika dugaan perbuatan tindak pidana money politic tersebut nanti terbukti, dirinya meminta agar sangsi dari perbuatan itu dijatuhkan juga terhadap pihak inisiatornya.

“Keadilan perlu ditegakkan,  sehingga sangsi terhadap pelaku pemberi uang saja dinilai tidak cukup, jika kemudian sangsi ini tidak menyentuh kepada inisiator yang menggerakkan perbuatan dimaksud (money politic.red),”ujarnya.

Ditegaskan Didi Noer, jika kejadian politik uang ini terhubung dengan kepentingan salah satu peserta pemilu 2024 dan dapat dibuktikan ada oknum calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan menjadi pihak terkait didalam lingkaran itu, maka dirinya meminta, agar yang bersangkutan dapat didiskualifikasi dari peserta pemilu 2024 atau dicoret kedudukannya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan oleh pihak yang berwenang.

Disebutkannya, selaku Badan Penasihat Karang Taruna Desa Kadatuan, pihaknya melihat peristiwa money politik yang terjadi di tempat tinggalnya itu, memiliki dampak tidak sehat terhadap pembangunan karakter generasi muda dari sisi kehidupan politik.

“Ini (money politic.red) merupakan bentuk kejahatan serius, sehingga penanganan dan sangsinya harus betul-betul tegas dan berkeadilan,” ungkapnya.

Dia menyinggung, sebaliknya jika penanganan dan sangsi dari perbuatan ini, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka bukan tidak mungkin dugaan perbuatan money politic pada pemilu 2024 ini, menjadi potret buram yang akan berdampak terhadap mentalitas pemuda/pemudi (karang taruna) pada kegiatan politik masa mendatang yang akan merusak nilai demokrasi di negeri ini.

Sebelumnya secara terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Firman, menyebutkan jika perkara dugaan tindak pidana money politic di Desa Kadatuan yang terjadi pada masa tenang Pemilu 2024 lalu, sedang ‘on process’ (dalam penanganan.red). (Cep/fs).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *