POSKOTA.CO – Melihat kondisi Ekonomi bangsa Indonesia yang semakin merosot dilihat dari data dan fakta utang negara yang semakin meningkat, angka kemiskinan memburuk, pengangguran dimana-mana tentu yang menjadi aktor utama yang harus bertanggung jawab adalah Airlangga Hartarto sebagai Menkoekonomi.
Kemudian itu dengan dipercayanya Airlangga Hartarto menjadi ketua KPC PEN dinilai gagal total dilihat dari buruknya penanganan Covid-19 yang berimbas pada semakin banyaknya angka pasien positif Covid-19 yang semakin tidak terkendali, itu disuarakan oleh perwakilan para mahasiswa dari beberapa kampus antara lain Jayabaya, UIJ, Unija, UNJ, Kalbis Institute, UBK, Trisaksi yang tergabung dalam Kelompok KAMPI dan J-CO Bersatu
“Feri Silaban dalam konsolidasi Nasionalnya mengatakan bahwa untuk menangani pengendalian Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional, sudah seharusnya Presiden Jokowi memilih pengganti Airlangga Hartato selaku Menkoekonomi sekaligus mengganti Arilangga sebagai ketua KPC PEN karna dinilai gagal total dalam menjalankan tupoksinya dilihat dari data fakta yang kondisinya semakin memburuk”.
Dilihat dari cara Presiden Jokowi dalam pengendalian Covid-19 dan pemulihan Ekonomi dinilai sudah tepat baik dilihat dari penggelontoran anggaran ratusan triliun namun sungguh disayangkan anggaran besar tersebut tidak mampu digunakan dengan baik dan optimal oleh Airlangga Hartarto.
“Ini bukan salah pak Jokowi, tapi ini semua salah Airlangga Hartarto yang gagal total dalam menjalankan tugas sebagai Menkoekonomi dan Ketua KPC PEN” ucap Feri Silaban
Selain itu juga persoalan Vaksin juga menjadi perhatian yang sangat penting karna akan diadakannya Vaksin berbayar yang diduga Airlangga terlibat kuat dalam kebijakan buruk tersebut, tentu sangat disayangkan apabila itu terjadi dalam kondisi masyarakat yang ingin taat menjalankan program pemerintah namun dipersulit oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan terselubung dengan menindas rakyat yang diduga itu dilakukan oleh Airlangga Hartato CS.
Penting bagi masyarakat Indonesia juga melihat kondisi perpajakan Indonesia yang seharusnya menjadi pendapatan utama Negara Indonesia namun kemudian dinilai dipermainkan dan dengan membuat kebijakan yang menindas takyat dilihat dari akan diberlakukannya pajak di beberapa sektor antara lain pendidikan, sembako dan lain-lain yang tentu itu menjadi objek penting bagi masyarakat Indonesia pada kalangan menengah kebawah namun disamping itu pemerintah akan memberlakukan pengampunan pajak berbentuk tax amnesty jilid II yang didesak oleh pengusaha-pengusaha kaya raya yang diduga diintervensi oleh KADIN, tentu itu menjadi kebijakan yang membanggakan bagi pengusaha kaya raya karna mereka bebas dari pajak yang apabila itu tidak terjadi maka mereka bisa membayarkan pajak sampai 300 persen yang sudah barang tentu mayoritas kekayaan mereka akan terkuras.
“Saya menduga Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani terlibat dalam permainan jahat yang hanya bekerja untuk kepentingan para pengusaha kaya raya namun dengan mengesampingkan kesejahteraan rakyat kecil,” tutup Feri Silaban. (rilis/sir)
Komentar