JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan pihaknya sengaja mempercepat rapat kerja (raker) seluruh Komisi dalam rangka konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Raker lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya ini agar bisa segera menetapkan APBD Perubahan 2025.
“Kalau APBD Perubahan bosa segera ditetapkan, maka rekan-rekan eksekutif dapat langsung menggunakan anggaran untuk pelayanan masyarakat,” kata Khoirudin usai meninjau raker sejumlah Komisi di gedung DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/7).
Pada kesempatan itu Khoirudin berkeliling ke seluruh ruang Komisi untuk memastikan proses pembahasan berjalan efektif, sekaligus menyampaikan sejumlah penekanan penting kepada para anggota dewan dan jajaran eksekutif. “Saya sudah keliling semua Komisi untuk memastikan rapat berjalan dengan baik, sekaligus menyampaikan pesan agar pembahasan APBD Perubahan ini dipercepat,” ujar politisi PKS.
Khoirudin mengungkan pihaknya sengaja mulai rapat di awal Juli agar Gubernur punya cukup waktu untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. “Biasanya rapat seperti digelar Agustus atau September, tapi demi percepatan program Gubernur, kami percepat agar hasilnya bisa segera dirasakan langsung masyarakat,” ungkap Khoirudin.
Menurutnya, kalau pembahasan ditunda atau berjalan lambat, dampaknya akan terasa ke eksekutif dan pada akhirnya ke pelayanan publik selaku penerima manfaat pembangunan. “Kami ingin anggaran ini benar-benar membawa manfaat bagi warga Jakarta,” harapnya.
Khoirudin memastikan, dalam APBD Perubahan 2025, sejumlah program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar warga mengalami peningkatan alokasi anggaran.
Kenaikan itu antara lain terjadi pada dana bantuan KJP Plus dan KJMU begitu juga anggaran untuk kesehatan dan pendidikan. Termasuk sektor transportasi, baik untuk mobilitas warga ke luar masuk Jakarta maupun dalam kota. Semua ini bagian dari komitmen kita untuk melayani warga Jakarta dengan lebih baik. Bahkan kemungkinan termasuk dana operasional RT-RW juga naik,” jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta seluruh jajaran eksekutif dari kepala dinas hingga lurah dan kepala puskesmas untuk menyusun indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) dari setiap program yang dibiayai anggaran. “Kita minta setiap rupiah yang dianggarkan punya target yang jelas dan terukur. Dewan akan mengawasi berdasarkan capaian KPI tersebut,” jelasnya.
Khoirudin menekankan pentingnya evaluasi berbasis kinerja terhadap para aparatur pemerintahan. “Kalau capaian KPI hanya 50 persen, itu artinya belum layak menjabat. Kalau 70 persen, beri kesempatan untuk perbaikan. Tapi kalau 80 sampai 90 persen, itu patut diapresiasi bahkan dipromosikan. Kita ingin kinerja yang bisa diukur secara objektif,” tandasnya. (jo)
Komentar