oleh

Menebak Calon Pengganti Panglima TNI, Jenderal Andika Atau Laksamana Yudo?

MARSEKAL TNI Hadi Tjahjanto, Panglima TNI, akan memasuki masa pensiun pada November 2021 ini. Itu berarti usianya sudah memasuki 58 tahun sebagai masa pensiun perwira
tinggi [Pati] TNI.  Seperti biasa ramai dibicarakan publik adalah sosok pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Tak pelak lagi, banyak pihak menebak-nebak dalam pergantian sosok Panglima TNI. Hal itu wajar dan logis sebab jabatan Panglima TNI menjadi satu di antara jabatan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Bagaimana tidak? Panglima TNI akan memimpin lembaga dan pasukan tempur untuk menjaga kedaulatan NKRI dari serangan eksternal maupun internal. Karena itu, siapa bakal menjabat Panglima TNI, sangat ditunggu-tunggu publik.

Berdasar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira aktif dari setiap matra angkatan. Biasanya, Panglima TNI dijabat secara bergilir oleh tiap perwira tinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai contoh saja, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diusulkan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang saat itu memasuki purnatugas. Boleh dikata jabatan Panglima TNI pasca reformasi dijabat secara bergantian, namun yang pasti, pengajuan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden.

Presiden hanya dapat mengusulkan satu orang calon Panglima TNI kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Calon dimaksud berasal dari perwira tinggi aktif atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Untuk memudahkan prediksi ini berikut peraturan pengangkatan calon Panglima TNI  sesuai pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004:

(1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.

(2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.

(4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

(5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.

(8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.

(9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.

(10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

HAK PREROGTIF PRESIDEN

Pengajuan nama calon Panglima TNI ke DPR adalah hak prerogatif Presiden RI. Tidak satu pun yang bisa intervensi. Kecuali hanya saran dan pertimbangan, namun yang memutuskan untuk memilih siapa calonnya, ada di tangan Presiden itu sendiri.

Karena itu, publik sebatas menebak-nebak siapa kah gerangan calon yang diajukan Presiden. Berdasar point 4 (empat) UU Nomor 3 tahun 2004, maka tiga kepala staf angkatan memiliki sama-sama peluang, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Andika Perkasa, usia 57 tahun, alumni Akmil 1987, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Yudo Margono, usia 56 tahun, alumni AAL tahun 1988, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, usia 55 tahun, Alumni AAU tahun 1988.

Pada pasal 53 UU Nomor 34 tahun 2004 mengenai pengakhiran disebutkan, “Prajurit melaksanakan dinas sampai usia paling tinggi 58 [lima puluh delapan tahun bagi perwira, dan 53 [lima puluh tiga] tahun bagi bintara dan tamtama.

Menyimak dari senioritas, Jenderal TNI Andika Perkasa mempunyai peluang. Akan tetapi apabila menerapkan sistem bergantian, maka Laksamana TNI Yudo Margono juga memiliki peluang yang besar. Usianya lebih muda dari Jenderal Andika, Sementara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, usia termuda dari dua kepala staf angkatan pada masa ini. Hanya saja, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebelumnya berasal dari Angkatan Udara.

Kembali kepada hak prerogatif Presiden, maka perkiraan tersebut akan terbantahkan. Karena tidak menutup kemungkinan ada perwira bintang dua atau bintang tiga naik pangkat dalam tempo singkat. Ibarat kejatuhan bintang ke pundak secara beruntun. Pagi bintang tiga, sore hari bisa naik pangkat menjadi bintang empat. Lalu menjabat kepala staf angkatan. Kemudian namanya pun langsung diajukan menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, atau sebaliknya, jabatan Marsekal Hadi diperpanjang hingga berakhir masa jabatan Presiden. [?].

Siapa calon Panglima TNI yang baru, sebaiknya publik mohon bersabar. Kemungkinan Presiden RI tengah menimbang-nimbang siapa sosok calon yang `pas` dengan kondisi bangsa yang tengah dihantam musibah Covid-19 seperti sekarang ini. Presiden sudah punya nama calon pilihannya sebagai Panglima Tertinggi TNI.

Publik berprediksi boleh saja. Hal itu akan terjawab apabila Presiden sudah mengirim surat minta persetujuan calon kepada DPR. Wakil rakyat  tersebut dalam batas waktu yang ditentukan menggelar uji kepatutan dan kelayakan kepada calon tersebut.

Siapa pun dia? Yang jelas buat TNI, dari satuan dan angkatan mana pun yang menjadi komandan atau Panglima nya, mereka akan tetap siap dan solid. Mungkin berbeda dengan parpol atau Ormas. Sebab prajurit dari tiga angkatan telah dididik untuk patuh dan setia kepada perintah komando atas. Dan TNI telah teruji pasca reformasi dan siap menjalankan peran, fungsi dan tugasnya.

Prajurit TNI dengan ikhlas dan patuh terhadap pasal 39 UU Nomr 34 Tahun 2004, yakni prajurit dilarang terlibat dalam; (1) Kegiatan menjadi anggota partai politik, (2) kegiatan politik praktis, (3) kegiatan bisnis, dan; (4) Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Tantangan sekarang adalah ketahanan negara ini, tidak hanya diganggu dari luar, tapi juga dari dalam negeri. Katakanlah dengan adanya kelompok pemberontak/terorisme bersenjata di wilayah Papua, masalah kesejahteraan prajurit, perumahan, kelengkapan alutsista dan kemiskinan sebagian rakyat Indonesia.

Tantangan bangsa Indonesia ke depan makin berat dan mengglobal. Peran TNI kian didambakan rakyat Indonesia untuk lebih merebut hati rakyat. Allahu a`lam bish showab. [syamsir/pensiunan wartawan ibukota]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *