JAKARTA – Hakim bisa mempertimbangkan peran saksi dalam putusan. Namun yang akan mem-follow up atau menindaklanjuti adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pihak yang berkepentingan.
Demikian pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/8/). “Hakim bisa mempertimbangkan perannya saja dalam putusan. Yang akan mem-follow up adalah Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan,” sambungnya.
Hal itu disampaikan sehubungan pertanyaan wartawan tentang saksi MLN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Lampung dalam kasus korupsi DJKA yang kini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Nama MLN disebut sebanyak enam kali dalam sidang yang berlangsung Selasa (23/1/2024) lalu dengan terdakwa Zulfikar Fahmi, Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera dalam kasus korupsi di DJKA Kemenhub dengan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg.
MLN dan kawan-kawan disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima uang suap senilai Rp 9,3 miliar. Zulfikar Fahmi merupakan terdakwa kasus suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung di DJKA Kemenhub.
Adapun MLN yang kini Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Dalam putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tersebut ada banyak nama orang disebut, tapi belum semua ditetapkan KPK sebagai tersangka. Apakah orang yang disebut dalam satu rangkaian peristiwa pidana tersebut bisa dipidanakan? “Tergantung perannya dalam peristiwa itu,” cetus Abdul Fickar Hadjar.
Lalu, apa yang harus dilakukan KPK terkait MLN yang namanya enam kali disebut dalam putusan perkara dimaksud? “Dilihat perannya, apakah bagian dari pelaku peserta sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP, ataukah sebagai pelaku pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP, atau tidak punya peran apa-apa, karena disebut hanya sekadar kehadirannya secara kebetulan dalam peristiwa itu,” jelasnya. Menurutnya, hakim bisa mempertimbangkan perannya saja dalam putusan. “Yang akan mem-follow up adalah Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan,” tandasnya.(dk/jo)
Teks Foto: Ilustrasi pengadilan.
Komentar