POSKOTA.CO – Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional pada tanggal 29 – 31 Maret di BSD City, Tangerang. Pertemuan ini mengusung tema “Optimalisasi Peran KKI Dalam Era Disrupsi Global”.
Ketua Konsil Kedokteran Gigi, Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono, M.Biomed, PBO selaku ketua panitia penyelenggara acara mengatakan tujuan rakornas ini agar tercipta Kolaborasi, Komunikasi dan Integritas antar pemangku kepentingan guna terwujudnya perlindungan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan (Patient Safety).
“Melalui acara ini diharapkan tersusunnya konsep sinergitas KKI dengan pemangku kepentingan di bidang kedokteran dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis untuk perlindungan masyarakat, menghasilkan rekomendasi diantara para pemangku kepentingan dalam menghadapi era disrupsi untuk menghasilkan luaran optimal dalam melayani Kesehatan masyarakat, mampu menjawab tantangan perubahan dalam bidang Kesehatan dari hulu hilir nya, KKI mampu mengikuti tantangan perubahan Industry Revolution 4.0 in Health System, Proposal program masing-masing divisi 2021-2022,” katanya, Rabu (31/3).
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU sebagai Keynote Speaker yang sekaligus membuka acara dengan resmi mengatakan pandemi mendisrupsi seluruh aspek kehidupan sehingga perlu merespon dengan menyusun rencana strategis ke depan.
“Disrupsi yang disebabkan pandemi, teknologi informasi dan bioteknologi adalah tantangan ke depan yang industri kesehatan hadapi,” ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Ketua KKI, dr. Putu Moda Arsana, Sp. PD-KEMD, FINASIM mengatakan KKI mempunyai strategi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu Komunikasi, Kolaborasi dan Integrasi diantara KKI dengan seluruh stakeholder. “Komunikasi yang baik, kemampuan bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan semua tugas mulai dari pendidikan, registrasi hingga pembinaan,” jelas Putu.
“Menghadapi perubahan diperlukan cara pikir yang adaptif, antisipatif, kreatif, inovatif sehingga mampu memecahkan masalah yang ada,” tambahnya.
Sebagai wujud nyata kolaborasi dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara KKI dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pemanfaatan data Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter & dokter gigi dalam rangka percepatan pelayanan publik. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pemanfaatan data secara interoperabilitas dengan kementerian lain dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta stakeholder lainnya.
Berkaitan dengan hal tersebut KKI perlu bekerjasama dengan Kemendagri dalam pengawasan dan pembinaan praktik kedokteran khususnya dalam bidang administrasi dan perizinan praktik dokter/dokter gigi dalam penerbitan STR oleh KKI dan SIP oleh Pemda setempat.
Sedangkan untuk Penguatan Interoperabilitas dan aplikasi registrasi online dalam mendukung program pemerintah Satu Data Indonesia, maka perlu dukungan Kementerian Komunikasi dan Informastika.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti juga berkolaborasi dengan KKI dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dan Adaptasi WNI lulusan luar negeri/Diaspora untuk peningkatan kualitas praktik kedokteran di Indonesia.
Sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung dalam penentuan destinasi wisata kesehatan melalui kerjasama dalam menyiapkan dokter dan dokter gigi yang berkompeten dalam melakukan praktik kedokteran. (miv)
Komentar