POSKOTA.CO-Perkumpulan Kepala Dinas (Perkadis) “Bangga Kencana” Provinsi resmi hadir di Indonesia. Pengukuhan perkumpulan itu dilakukan langsung oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). DR (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K), dari Kantor BKKBN, Jakarta, secara daring.
“Perkumpulan ini sangat strategis bagi BKKBN. Khususnya dalam upaya sosialisasi Program Bangga Kencana. Sekaligus sebagai wahana sambung pengetahuan dan informasi apa yang dikerjakan BKKBN pusat yang harus didorong oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di seluruh Indonesia,” kata Hasto Wardoyo, dalam sambutannya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). DR (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K)
Menurut Hasto, forum ini sangat strategis. Ketika ada perubahan dalam Program Bangga Kencana, maka bisa diketahui bersama secara cepat di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Karena itu, Ia berharap perkumpulan ini mampu menjembatani sosialisasi Program Bangga Kencana dengan generasi muda. “Menurut formatif riset yang kami lakukan, banyak anak muda sekarang tidak kenal dengan BKKBN dan jargon-jargonnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto memaparkan perubahan-perubahan program yang ada di tubuh BKKBN, setidaknya sejak 2019 lalu. Diantaranya perubahan pada logo, tagline, Mars KB, jingle, Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Termasuk penggunaan Batik Bangga Kencana sebagai seragam ASN BKKBN pusat dan provinsi, pil KB baru untuk ibu menyusui, IUD untuk ibu-ibu melahirkan, suntikan 1 cc dari sebelumnya 2 cc, susuk KB satu batang dari sebelumnya dua batang.
“ASI tidak boleh diganggu, maka kita buat dan adakan pil baru. Agar tidak sakit dan mudah dipasang, kita adakan IUD baru. Demikian seterusnya, dan inilah spirit kita untuk memberi layanan yang digemari masyarakat dan sosialisasinya diantaranya melalui Perkadis,” tambahnya.
Disebutkan juga bahwa BKKBN akan memperbanyak layanan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dialokasikan di antaranya untuk penggerakan peserta KB. “DAK akan disalurkan ke OPD KB Kabupaten dan Kota, dari sebelumnya melalui Provinsi,” terangnya.
DAK itu diproyeksikan mencapai Rp 400 miliar. OPD KB di kabupaten dan kota ditaksir akan mengelola DAK KB sekitar Rp 5-7 miliar atau lebih. “Perkadis ini sekaligus dipakai untuk mengawal DAK KB. Untuk itu, BKKBN melakukan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri dalam kerjasama audit pelaksanaan DAK KB.
Sementara itu Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, H. Nofrijal, Sp.MA, mengatakan, perwakilan BKKBN Jawa Tengah merupakan pelopor terbentuknya perkumpulan kepala dinas ini. Tepatnya sejak 2019 seluruh Kepala Dinas KB di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Tengah berhimpun dalam perkumpulan ini. “Ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mensinergikan pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaa, monitoring hingga evaluasi,” ujar Nofrijal.
Lebih jauh dia menjelaskan, bahwa BKKBN berharap Perkadis ini mampu mempercepat dan memperlancar koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan operasional Program Bangga Kencana di lapangan.
Sedangkan Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN, Wahidah P, S.Sos, M.Si menyatakan, kemitraan akan mempermudah keberhasilan. Kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam program ini tidak bias ditawar lagi. Perkadis akan semakin memperkuat sinergitas dan sekaligus menjadi saluran komunikasi yang akan memudahkan percepatan arus pelayanan dan pengembangan kearifan lokal dalam Program Bangga Kencana kedepan. (*/fs)
Komentar