oleh

Praktisi Hukum A. Tantrajaya : Wapres Pengganti Gibran Harus Bebas dari Kepentingan Kelompok

JAKARTA – Kewajiban Konstitusi bagi Presiden Prabowo Subianto pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus segera mengajukan 2 (dua) nama calon Wakil Presiden (Wapres).

Kedua calon pilihannya tersebut harus diajukan dalam waktu singkat 14 (empat belas) hari sejak diminta oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Di mana nantinya akan dipilih dan ditetapkan pada sidang MPR RI yang telah dijadwalkan pada tanggal 2 Desember 2026.

Praktisi Hukum Alexius Tantrajaya berpandangan Presiden Prabowo Subianto dalam memilih calon Wakil Presiden harus cermat dan teliti serta hati-hati.

Mengingat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah didahului oleh adanya pengujian statusnya, melalui proses peradilan dan telah diputus di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I.

Selain itu, serta adanya tindak penyadapan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga berstatus mantan Kapolri terhadap Presiden Prabowo Subianto, maka peristiwa ini haruslah menjadi pertimbangan rasional.

“Agar nantinya Wakil Presiden yang dipilihnya haruslah bebas dari kepentingan kelompok terkait dengan skenario agar terbukanya peluang untuk bisa masuk sebagai pengganti menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Alexius, Sabtu (14/11).

Menurut Alexius, guna menghindarkan salah pilih, dan sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada tanggal 12 Nopember 2026, maka kasus penyadapan yang dilakukan dengan bantuan mantan Kapolri Listyo Sigit dan tim terhadap Presiden Prabowo Subianto haruslah segera bisa diungkap lengkap maksud dan dalangnya.

“Apalagi kini sudah ada 8 (delapan) saksi kasus penyadapan tersebut yang telah minta perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), agar nantinya Pilihan Wakil Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto tidak salah dan bebas dari ambisi kepentingan kelompoknya serta menghindari masuk dalam skenario yang telah dirancang bila ada,” jelas Alexius.

Mengingat Presiden Prabowo Subianto dipilih oleh Rakyat Indonesia melalui Pemilu (Pemilihan Umum) langsung ditahun 2024, maka kepentingan masa depan bangsa dan rakyat Indonesia, harus menjadi perhatian utamanya. (ta)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *