JAKARTA — Vox Politica Research merilis hasil survei nasional mengenai kinerja Menteri Kabinet Merah Putih serta kinerja Ketua Umum/Ketua Harian partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hasil survei menunjukkan sejumlah catatan kritis responden, baik terhadap efektivitas kerja kementerian maupun kemampuan pimpinan partai dalam mengarahkan partainya mendukung program pemerintah sekaligus menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan di DPR.
Survei Vox Politica Research dilaksanakan pada 15–25 September 2026 melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Vox Politica Research, Fadhly Alimin Hasyim, menjelaskan bahwa hasil survei memperlihatkan penilaian responden terhadap pejabat publik tidak hanya berkaitan dengan figur, tetapi juga menyangkut integritas, manfaat program, ketepatan kebijakan, komunikasi publik, serta responsivitas pejabat.
“Survei ini merupakan potret persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu,” kata Fadhly Alimin Hasyim, kemarin.
Dalam pertanyaan Top of mind (Negative Salience) mengenai menteri yang kinerjanya paling tidak memuaskan adalah :
1. Nusron Wahid 41,5 persen.
2. Raja Juli Antoni 17 persen
3. Natalius Pigai 13 persen
4. Agus Andrianto 10 persen
5. Rini Widyantini 7 persen
6. Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen
7. Arifatul Choiri Fauzi 4 persen.
8. 2 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara ketika ditanyakan mengenai alasan ketidakpuasan terhadap kinerja menteri di atas penyebabnya adalah, potensi korupsi memperoleh 41,5 persen, program yang tidak terasa di masyarakat 31,5 persen, kebijakan kurang tepat 27,5 persen, komunikasi buruk 15,5 persen, dan tidak responsif 12,5 persen.
“Data ini memperlihatkan bahwa responden memberikan perhatian serius terhadap integritas diri menteri dan seberapa jauh program pemerintah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas juga menjadi bagian dari evaluasi publik,” jelas Fadhly.
Survei juga menanyakan tindakan kongkret yang perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai belum menunjukkan kinerja memuaskan. Hasilnya, 67,5 persen memilih opsi diberhentikan dari jabatan menteri, 15,5 persen dipindahkan tugas, 10 persen dipertahankan, 5 persen diberi target perbaikan, dan 2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Fadhly menekankan bahwa angka tersebut merupakan preferensi responden atas pertanyaan survei. Keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri merupakan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto.
Pada aspek legislatif dan pengawasan DPR, lambatnya penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi persoalan yang paling banyak disorot oleh responden, yakni 43,5 persen.
Selanjutnya, responden menyebut lemahnya pemberantasan korupsi 23,5 persen, kurangnya pengawasan terhadap program prioritas pemerintah 18 persen, lemahnya pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok 10 persen, serta kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat sebesar 3 persen.
Menurut Fadhly, temuan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian responden terhadap partai politik pendukung pemerintah tidak hanya didasarkan pada dukungan terhadap kebijakan eksekutif saja.
“Partai politik di DPR juga dinilai melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan kemampuannya menyerap aspirasi masyarakat. Dukungan terhadap pemerintah dan fungsi pengawasan DPR merupakan dua aspek yang sama-sama muncul dalam evaluasi responden,” ujarnya tegas
Dalam pertanyaan mengenai Ketua Umum/Ketua Harian partai pendukung pemerintah yang dinilai kurang mampu mengarahkan partainya untuk mendukung keberhasilan program pemerintah dan menjalankan fungsi DPR yakni
1. Zulkifli Hasan 31,5 persen.
2. Bahlil Lahadalia 18,5 persen
3. Sufmi Dasco16 persen
4. Muhaimin Iskandar 15 persen
5. AHY 8 persen
6. Surya Paloh 7 persen
7. Almuzzammil Yusuf 2 persen
8. 2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Fadhly mengingatkan bahwa hasil tersebut harus dibaca sesuai dengan pertanyaan survei dan bukan merupakan peringkat objektif mengenai kualitas masing-masing tokoh politik yang namanya masuk dalam survei.
Pada tingkat kementerian, aspek yang menjadi perhatian meliputi hasil program, integritas, ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas. Sementara pada partai politik, perhatian responden meliputi fungsi legislasi, pengawasan, serta kemampuan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Pesan utama yang dapat dibaca dari survei ini adalah adanya tuntutan responden terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, integritas pejabat publik, efektivitas program, serta pengawasan politik yang berjalan efektif. Temuan survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi, sementara keputusan mengenai pejabat maupun arah kebijakan tetap berada pada institusi yang memiliki kewenangan,” tutup Fadhly Alimin Hasyim, Direktur Eksekutif Vox Politica Research. (*/ta)
Komentar