BANDUNG -Pelayanan cepat Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, yang ditempuh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat (dumas), diperlihatkan institusi penegak hukum ini.
Langkah tersebut nampak, ketika pihak pengadu berinisial MK penduduk Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, mengaku kepada POSKOTAONLINE.COM, Kamis (23/4/2026), telah dimintai keterangan langsung oleh tim Propam Polda Jabar.
“Saya telah dimintai keterangan sebagai saksi pengadu pada hari kemarin, Rabu (22/4/2026) oleh tim Propam Polda Jabar, bertempat di Mapolresta Sumber Cirebon,”terang MK.
Menurutnya, langkah itu merupakan salah satu bukti konkret institusi polri mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, sehingga dirinya sangat mengapresiasi proses tahapan pemeriksaan yang sudah dilakukan tim Propam Polda Jabar.
Ketika disinggung pemeriksaan dirinya, MK menjelaskan, hal tersebut berhubungan dengan laporan pengaduan dirinya atas dugaan tindak asusila oknum polisi berinisial WY, dengan istrinya SM (inisial).
“Saya dengan mendapat dukungan dari anak-anak yang merasa menjadi korban atas peristiwa ini, kemudian mencari keadilan dengan mengadukan perbuatan oknum polisi WY yang dinilai merupakan pelanggaran berat terhadap institusi dan juga norma sosial agama yang tumbuh di masyarakat,”tegasnya.
Disebutkan MK, kehancuran keluarga sebagai buntut atas kejadian itu, menuntut konsekuensi tegas dari pimpinan polri dapat menindak oknum yang sudah menciderai institusinya dengan sangsi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelum mengakhiri pembicaraan, MK sempat menyinggung belum mendengar adanya informasi progres perkembangan penanganan perkara yang sama dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
“Saya sudah mengirimkan pengaduan ke Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dan sedang menunggu langkah yang akan diambil oleh lembaga perwakilan rakyat ini, sebab berharap terhadap Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tidak pernah menerima lagi konfirmasi,”ujarnya.
Dia menyindir, jika kasus sebesar ini tanpa ada sanksi berat dikeluarkan oleh institusi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon atau Kementerian Sosial RI, tentu dapat memantik perspektif buruk, seolah dugaan perbuatan asusila menjadi hal biasa yang kemudian dibiarkan menjamur dalam kehidupan masyarakat.
Untuk diketahui, SM sendiri merupakan salah satu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Pabedilan yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial RI.(Cep)
Komentar