JAKARTA – Pengadaan motorized screen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut disampaikan karena ada dugaan korupsi dari pengadaan alat senilai Rp18,5 miliar.
DPP Gerakan Kesejahteraan Relawan Nusantara (Gerakan Kawan) dan Paseba Tangerang Utara yang melaporkan dugaan korupsi tersebut. Mereka menilai angka pengadaan motorized screen untuk meja rapat DPRD Banten pada tahun anggaran 2024 itu tidak masuk akal.
“Dengan nominal sebesar itu, masyarakat berhak bertanya, uang rakyat ini sebenarnya dipakai untuk apa? Jika harga pasar motorized screen berkisar Rp12 juta hingga Rp15 juta per unit, bahkan yang premium hanya Rp100 jutaan, bagaimana bisa DPRD Banten menganggarkan hingga Rp18,5 miliar? Apakah mereka membeli layar berlapis emas?” kata Ketua Umum DPP Gerakan Kawan, Kamaludin, yang dikutip Selasa (27/5/2025).
Dikatakan Kamaludin, pengadaan ini terbagi dalam dua paket, yaitu pengadaan motorized screen meja rapat bagian sisi/pinggir senilai Rp9.292.500.000 dan pengadaan motorized screen meja rapat bagian tengah senilai Rp9.233.500.000. Padahal kedua paket ini realisasi pada 23 Februari 2024 dengan nilai Rp9.117.270.000 dan Rp9.060.453.000.
“Kedua paket ini dibiayai oleh APBD 2024 dan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris DPRD Banten, dengan lokasi proyek di kantor DPRD Banten, Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, KP3B, Banten,” ujar Kamaludin.
Kamaludin menegaskan, ada indikasi kuat bahwa proyek ini tidak transparan dan sengaja dibuat buram. Tidak ada spesifikasi teknis yang jelas, jumlah unit yang akan dibeli pun tidak tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). “Jika semua ini dilakukan secara terang-benderang, mengapa begitu sulit mendapatkan informasi detailnya?” ucapnya.
Dalam analisisnya, Kamaludin menyoroti peran Sekretaris DPRD Banten Deden Apriandhi Hartawan, yang saat ini juga menjabat sebagai pelaksana harian (Plh). Sekda Banten dan paling bertanggung jawab atas proyek ini karena yang bersangkutan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat. Kalau memang pengadaan ini benar-benar diperlukan, buktikan. Tunjukkan berapa unit yang dibeli, spesifikasinya seperti apa, dan mengapa harganya bisa melejit jauh dari harga pasar. Jangan berlindung di balik meja birokrasi dan berharap publik lupa,” tutur Kamaludin.
“Bila kami asumsikan, kebutuhan akan motorized screen sebanyak 100 unit dengan harga tertinggi per unit sebesar Rp100.880.000, maka total anggaran yang dialokasikam untuk kegiatan yang dimaksud sebesar Rp10.088.000.000, masih jauh lebih kecil dibandingkan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp18,5 miliar,” imbuhnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk dan bakal melakukan penelaahan terhadap laporan ini. “Kami pastikan secara umum setiap pelaporan masyarakat, KPK akan tindaklanjuti secara proaktif dengan melakukan pulbaket, melakukan verifikasi, telaah. Sehingga informasi-informasi itu menjadi utuh,” tukasnya. (*/ifand)
Komentar