KUNINGAN-Eks lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ‘Maju Bersama’ Cibingbin Kabupaten Kuningan Jawa Barat, kembali berguncang. Ditengah masih hangatnya perjalanan perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran tahun buku 2017 pada lembaga yang sekarang telah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) tersebut, saat ini pihak Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan kembali sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi di lembaga yang sama dalam pengelolaan anggaran tahun buku 2021.
Hal tersebut dibenarkan Plt.Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuningan, melalui Kasi Intel, Brian Kukuh Mediarto, SH.MH.,ketika dikonfirmasi POSKOTAONLINE.COM di ruangan kerjanya, Senin (5/5/2025).
Menurut Kasi Intel, penyelidikan perkara (anggaran tahun buku 2021-red) tersebut, telah berjalan dan berdasarkan Sprint (Surat Perintah) Penyidikan Plt.Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuningan, ditangani bidang pidana khusus (pidsus).
“Permintaan keterangan terhadap para saksi pada perkara ini sudah dimulai sejak Februari 2025,”terangnya.
Sementara lanjut Kasi Intel, tentang dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sedang ditindaklanjuti pihak Inspektorat Kabupaten Kuningan.
“Untuk informasi lain nanti kita menunggu hasil perkembangan selanjutnya, sekarang masih tahap penyelidikan,”ujar mantan Kasi Pidsus Kejari Cianjur ini.
Terpisah, ketika dihubungi POSKOTAONLINE.COM melalui sambungan WhatsApp (WA), salah seorang tokoh masyarakat Cibingbin, Aris Musadat menyampaikan apresiasi atas kesungguhan Penyidik Kejaksaan Negeri Kuningan dalam membongkar tuntas segala bentuk dugaan perbuatan korupsi pada tubuh lembaga eks UPK Maju Bersama Cibingbin.
“Dugaan tindak pidana korupsi untuk anggaran tahun buku 2017 lalu sudah dibongkar pihak kejaksaan, sekarang berlanjut penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran tahun buku 2021,”ungkap pria yang notabene merupakan mantan Ketua BKAD UPK tersebut.
Hal ini sambung Aris, menjadi bentuk capaian kinerja positif bagi Institusi Adhyaksa khususnya Kejari Kuningan.
“Masyarakat tentu akan terus mengalirkan dukungan terhadap penindakan perbuatan korupsi yang ditemukan pihak penyidik kejaksaan,”tegasnya.
Pada sisi lain, dirinya yang pernah ditunjuk menjadi Tim Penyehat eks lembaga UPK itu menyampaikan himbauan, kepada siapapun dan pihak manapun yang telah tercatat didalam data eks UPK (Bumdesma-red) serta telah mengakui masih memiliki tunggakan dan persangkutan dengan keuangan lembaga dimaksud, untuk segera membayar, mengembalikan dan menyelesaikan kewajiban itu.
“Keuangan modal eks UPK harus segera dikembalikan ke kas Bumdesma saat ini, sebab pada hakekatnya itu uang negara berasal dari pemerintah untuk diberdayakan oleh masyarakat melalui perguliran modal kelompok khususnya kelompok simpan pinjam perempuan (SPP),” tegasnya.
Diserukan mantan Kepala Desa Cibingbin ini, agar masyarakat di wilayahnya, terutama kalangan perempuan untuk tidak tinggal diam mengawal dan mendukung proses penanganan perkara yang kini sedang menggelinding pada meja penyidik kejaksaan.
“Modal eks lembaga UPK yang diduga telah dikorupsi oknum pelaku, secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi kaum perempuan karena banyak yang berhenti menerima manfaat dari perguliran modal kelompok yang semestinya berputar terus dengan lancar,”singgung Aris.
Sementara itu secara terpisah, dari satu sumber yang dapat dipercayai POSKOTAONLINE.COM, menyebutkan sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kuningan untuk perkara dugaan korupsi anggaran tahun buku 2021 pada Bulan Februari 2025 lalu. Diantaranya, Camat Cibingbin tahun 2021, Hj.Imas Minarsih, Kasi Pemerintahan Kecamatan Cibingbin tahun 2021, Suningrat dan Tim verifikasi UPK Cibingbin tahun 2020, Sutiah. Kemudian saksi lainnya, ada warga bernama Hj Atin serta Ahmad. Selain itu sudah dipanggil juga, Ketua UPK tahun 2021, Nazar Shofana, Ketua UPK tahun 2021 lainnya, Jajang Nurjaman dan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) UPK Cibingbin tahun 2021, Ali Akbar. Sedangkan satu-satunya kepala desa di wilayah Kecamatan Cibingbin sementara yang sudah dipanggil dan dimintai keterangan selaku saksi adalah Kepala Desa Sukamaju tahun 2020, Risto Saputra. (Cep/fs)
Komentar