JAKARTA – Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan adil, jujur, dan bebas pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Organisasi yang terlibat dalam kolaborasi ini mencakup Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Kalyanamitra, Cek Fakta, dan Koalisi Perempuan Indonesia.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan pentingnya pengawasan pada beberapa tahapan krusial, terutama kampanye, proses pencalonan, dan pemungutan suara. “Tahapan paling rawan menurut pemetaan kita adalah masa kampanye, proses pencalonan, dan pemungutan suara,” ujar Bagja usai penandatanganan MoU, Rabu (30/10).
Melalui kerja sama ini, JPPR akan berperan aktif sebagai pemantau di lapangan, sementara Cek Fakta bertugas memerangi disinformasi. Koalisi Perempuan Indonesia turut ambil bagian dengan fokus pada pencegahan pelibatan anak dalam kampanye serta memastikan partisipasi perempuan dalam pemilu yang bebas dari politik uang.
Bagja menggarisbawahi beberapa potensi kerawanan yang mungkin terjadi, termasuk politik uang, kekerasan, dan tekanan dalam pemilihan. Ia juga menyoroti masalah teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti ketidaktahuan pemilih mengenai prosedur pencoblosan dan pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Bawaslu juga akan menyoroti kampanye yang bermasalah, terutama yang melibatkan anak-anak atau kekerasan, serta potensi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa dalam proses pemilu. “Semua ini bagian dari potensi kerawanan yang akan kami awasi secara ketat,” tegas Bagja.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa Kalyanamitra, melalui riset yang dilakukan pada pemilu sebelumnya, menemukan adanya kasus kekerasan berbasis gender, baik dalam masa kampanye maupun saat pemungutan suara. Hasil riset ini menjadi salah satu dasar untuk memperkuat pengawasan pada Pilkada 2024.
“Pada pemilu sebelumnya, kekerasan berbasis gender terjadi baik di masa kampanye maupun saat pemungutan suara,” kata Lolly. Berdasarkan temuan ini, MoU dengan Kalyanamitra, JPPR, Cek Fakta, dan Koalisi Perempuan Indonesia menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan untuk berperan aktif, baik sebagai pemilih maupun pemantau dan pengawas partisipatif.
Lolly menekankan pentingnya peran perempuan dalam pengawasan, terutama untuk mencegah kekerasan berbasis gender. “Dengan menjadi pemantau dan pengawas partisipatif, perempuan akan berperan langsung dalam menjaga pemilu yang aman dan adil,” ungkapnya. (din/jo)
Komentar