POSKOTA.CO – Polemik atau kasus Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ke Balita di 11 kecamatan Kota Depok untuk mengatasi stunting selama 28 hari terus bergulir hingga anggota DPRD Kota Depok memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengklarifikasi masalah tersebut terlebih ada keluhan dari masyarakat bukan hanya stiker ditutup makanan namun menu kudapan juga manjadi masalah.
“Bukan masalah menu yang disajikan ke balita saja namun perlu diperjelas stiker penutup makanan bergambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok sedangkan anggaran berasal dari APBN melalui program ini merupakan Dana Insentif Daerah atau DID,” kata anggota DPRD Komisi D, Ikravany Hilam saat rapat dengan Kepala Dinkes Depok Mary Liziawati, Jumat (17/11).
Dana program DID dari APBN dengan total Rp 4,4 miliar untuk PMT tahun 2023 di Kota Depok seharusnya dilaksanakan secara profesional sehingga tidak muncul masalah di masyarakat apalagi terkaot menu.makanan atau kudapan yang diberikan termasuk stiker penutup makanan yang diberikan.
Jika dana itu APBN kenapa tidak memakai stiker ‘Jokowi’ saja, ujarnya yang menambahkan kalau memakai stiker Pak Wali Kota dan Wskil Wali Kota seharusnya dana berasal dari APBD.
Terkait pertanyaan anggota Komisi D DPRD, Kepala Dinkes Depok Mery Liziawati, mengaku stiker tersebut awalnya digunakan untuk menunjukkan bahwa PMT tersebut adalah program yang dijalankan Pemerintah Kota Depok. Namun, setelah mendapat banyak sorotan, Dinkes Depok menyarankan kepada para Wira Usaha Baru (WUB) yang menerima orderan, segera melepas stiker tersebut.
“Namun sejak muncul keluhan menu termasuk gambar tersebut. Kami telah memerintahkan agar para WUB, melepas stiker tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Mery Liziawati, mengatakan program PMT balita di 11 kecamatan diberikan kepada 9.884 anak di seluruh Puskesmas di Depok selama 28 hari. (anton/fs)
Komentar