POSKOTA.CO – Mantan Gubernur DKI Jakarta Bang Yos yang mendengar adanya kecurangan retribusi parkir di GOR Ciracas Jaktim mendesak Plt Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, segera melakukan tindakan penertiban. “GOR ini dibangun untuk kepentingan orang banyak, retribusinya harus masuk ke Pemda bukan jadi ajang rebutan,” kata Bang yos saat diminta komentarnya kemelut retribusi parkir, Sabtu(01/07/23).
Sutiyoso yang akrab disapa Bang Yos mengomentari perparkiran di Ciracas karena merasa GOR Ciracas dibangun pada massanya ia menjabat 2004 silam. “potensi retribusi disitu sangat besar dari dulu,menjadi incaran pengusaha jasa perparkiran,”tandasnya.
Di tempat terpisah, Adji Kusambarto, Upaya Pengelola Lingkungan (UPL) atas pelanggaran pengelola parkir, menegaskan, akan menindak penyimpangan tata kelola perparkiran yang dilakukan mitra kerjasama UP Perparkiran dengan perusahaan jasa parkir di Ibu Kota yang baru saja terungkap di salah satu mitra kerjanya di GOR Ciracas Jakarta Timur.
Kasus dugaan penyimpangan terungkap setelah banyaknya keluhan warga yang menyatakan pengelola parkir di GOR Ciracas milik Pemprov DKI ini bertindak “semau gue menetapkan parkir kepada pengunjung.”
Adji Kusambarto menyatakan, “Pelanggaran terhadap PKS (Perjanjian Kerjasama) yg dilakukan akan dikenakan sanksi peringatan administrai 1 sd 3 dengan tetap dilakukan pengawasan. Apabila masih dilakukan pelanggaran akan dilakukan penyegelan dan stop PKS dan dilakukan pengambilalihan pengelolaan oleh UP Perparkiran. Kedepan akan dilakukan pengawasan secara intesif agar penyelenggaraan dilakukan sesuai PKS,” katanya.
Untuk diketahui bahwa kunjungan warga di GOR Ciracas yang dibangun Gubernur DKI Jakarta Bang Yos tahun 2004 silam, sangatlah padat. Sehingga potensi retribusi pajak sangat besar. Karena itu juga lokasi ini menjadi incaran pengusaha jasa perparkiran.
Untuk diketahui, pihak Pemprov DKI Jakarta belakangan memberikan ruang bisnis jasa parkir kepada pihak ketiga. Dan hingga saat ini pihak UP Perparkiran tidak pernah transparan berapa lokasi yang dipihak ketigakan dan berapa pendapatan daerah yang diperoleh.
Masih Banyak Bacaleg DPRD DKI Jakarta Belum Penuhi Syarat, Ini Sebabnya Karut Marut Perparkiran Ibu Kota, Adji Kusambarto Irit Bicara
Hal lain yang terus menggelinding miring soal tata kelola perparkiran Ibu Kota ini termasuk potensi retribusi parkir di jalan-jalan dan pertokoan seluruh Jakarta Raya yang sangat besar.
Sebab itulah kalangan pegiat anti korupsi Daniel mendesak agar pejabat terkait lebih profesional mengelolanya. Dan bila perlu agar PJ Gubernur Heru Budi Hartono memberi perhatian khusus soal ini, mengevaluasi total kinerja UP Perparkiran sehingga UP Perparkiran bukan saja hanya memungut pajak daerah, tetapi juga menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran. (jok)
Komentar