POSKOTA.CO – Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam PB HMI mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan (Omnibus Law). Sejak digulirkan ke publik, RUU ini menuai penolakan cukup besar karena dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan Hak atas Kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
“Menyoroti beberapa hal dalam RUU Kesehatan Omnibuslaw dalam hal pelayanan kesehatan, peraturan perundang-undangan seharusnya secara eksplisit memberikan kepastian hukum bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memenuhi pelayanan kesehatan warga Negara Indonesia. Dan dalam memenuhi kewajiban tersebut pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengurusan dalam bidang pelayanan Kesehatan,” kata Direktur Eksekutif LKMI PB HMI Fahmi Dwika Hafidz pada Rakornas dan Diskusi Publik bertema Mencermati Urgensi RUU Kesehatan dan Dampaknya pada Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional, yang digelar secara daring pada Selasa (13/6/2023). Rakornas dihadiri LKMI Cabang se-Indonesia beserta ikatan senat mahasiswa kesehatan lainnya
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), menurutnya, pemerintah memiliki peran serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan mengatur dan mengurus pemerintah, melakukan pengaturan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan kesehatan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Hal demikian menjadi konsekuensi mutlak menimbang pelayanan kesehatan merupakan pelayanan publik yang juga lahir sebagai perintah undang-undang. Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Lebih tegasnya lagi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) Pasal 1 Angka 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
“Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik pasti diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Idealnya,kata Fahmi, semua pelayanan negara sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakat melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utama mendukung human investment. Konsep negara kesejahteraan itu adalah buah dari penerapan sistem ekonomi yang mandiri, produktif dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan masyarakat untuk menabung, setelah kebutuhan dasar dalam hidup mereka sudah tercukupi dengan pelayanan publik bebas biaya (gratis) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka dari itu untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) tersebut haruslah diselenggarakan pelayanan publik (publik service) yang terjamin kualitasnya.
Menimbang hal tersebut, Pemerintah justru akan menurunkan standar kualitas tanpa tolak ukur yang jelas sehingga berdampak pada pelaksanaan yang buruk dikemudian hari jika masih saja keras kepala dengan menghilangkan Mandatory Minimal Spending yang dimana dianggarkan 5% APBN dan 10% APBD pada sektor kesehatan. Pemerintah juga telah menghilangkan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal ini juga menjadi ancaman Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah menghilangkan sebagian atau seluruh jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Setelah menyimak diskusi publik LKMI PB HMI di Bandung yang disampaikan pemerintah (DPR RI Komisi IX), Koalisi Masyarakat dan Akademis serta mempelajari draf RUU beserta Daftar Inventaisasi Masalah usulan pemerintah, dengan berbagai tuntutan dan hasil kajian bersama berbagai organisasi profesi, kami menyiimpulkan RUU Kesehatan adalah produk hukum bermasalah dan minim partisipasi bermakna yang pernah dikeluarkan Pemerintah dan DPR RI dengan metode omnibus yaitu RUU Cipta Kerja yang cacat,” lanjutnya.
Karena itu, mewakili kader HMI Kedokteran dan Kesehatan seluruh Indonesia, Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam PB-HMI menyatakan sikap. Pertama, Badan Koordinasional Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (Bakornas LKMI PB HMI) Bersama Ikatan Senat mahasiswa Kesehatan lainyya menuntut “penundaan pembahasan RUU Omnibus Kesehatan.
Kedua, Bakornas LKMI PB HMI memandang pemerintah masih perlu membuka ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representative serta menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan, sehingga tahapan aspirasi tidak menjadi forum yang bias serta politis semata.
Ketiga Bakornas LKMI PB HMI menyayangkan penghapusan pengeluaran wajib (mandatory spending) APBN minimal 5 persen dalam Rancangan Undang- undang Kesehatan yang dibahas dengan metode Omnibus Law.
Dan keempat, Bakornas LKMI PB HMI menuntut peningkatan minimal mandatory spending APBN dan APBD untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. (*)
Komentar