POSKOTA.CO – Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menerima uang pembayaran denda dari perkara lingkungan hidup sebesar Rp 4 miliar. Pembayar denda yakni PT Advance Recycle Technology yang diwakili Jumanti Djajaprana selaku Chief Finance Officer sekaligus sebagai General Manager.
“Pada Rabu tanggal 15 Februari 2023, PT Advance Recycle Technology yang diwakili Jumanti Djajaprana selaku Chief Finance Officer sekaligus sebagai General Manager telah membayarkan denda sebesar Rp4.000.000.000 melalui Bank BCA KCP Citra Towers Jakarta di Jalan Benyamin Suaeb Kavling A6, Kecamatan Kemayoran DKI Jakarta kepada Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Kota Tangerang berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1606/PID.B/LH/2022/PN TNG tanggal 15 Desember 2022,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda, Selasa (16/2/2023).
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Menyatakan PT Advance Recycle Technology terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memasukan limbah ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya menjatuhkan PT. Advance Recycle Technology dengan pidana denda sebanyak Rp 4 miliar dengan ketentuan apabila dalam waktu 2 bulan terdakwa tidak dapat membayar
denda tersebut maka harta kekayaan atau aset milik perusahaan dirampas untuk dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan
“Sebelumnya kami juga telah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-4767/M.6.11.3/Eku.3/12/2022 tertanggal 28 Desember 2022. Isi surat tersebut memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1606/PID.B/LH/2022/PN TNG tanggal 15 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” jelas Erich.
Sementara itu, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Budi Fitriadi menambahkan awal mula perkara ini dari import limbah yang dilakukan PT Advance Recycle Technology tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) dan PI (Persetujuan Impor) sebagaimana syarat untuk melakukan impor limbah Non B3 yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3, dimana didalamnya diatur dalam 2 kelompok, yaitu kelompok A yang tidak menggunakan rekomendasi dari KLHK dan Kemenperin yaitu sisa scrap, dan reja logam dan kertas, kemudian kelompok B yang menggunakan rekomendasi dari KLHK dan Kemenperin yaitu sisa scrap dan reja plastik, karet, kaca, tekstil/TPT.
Sedangkan limbah elektronik seperti PCB dan baterai bekas tidak diijinkan untuk diimpor karena masuk dalam kategori electronic waste, dan sesuai ketentuan Permendag Nomor 31 Tahun 2016 Pasal 19 menyebutkan bahwa apabila limbah yang diimpor terbukti mengandung limbah B3, maka importir wajib mengekspor kembali limbah tersebut paling lama 90 hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen manifest, namun hal tersebut tidak dilakukan PT. Advance Recycle Technology lakukan.
“Sehingga PT. Advance Recycle Technology dinyatakan melanggar Pasal 105 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU R.I. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Atau Pasal 106 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU R.I. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ungkap Budi menandaskan. (Imam/bw)
Komentar