POSKOTA.CO–Polda Metro Jaya bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu 2024.
Penandatanganan MoU ini langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Fadil Imran, Wakil Kepala Kajati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya dan juga Muhammad Jufri selaku Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
“Kami baru saja melakukan rapat koordinasi lebih tepatnya konsolidasi awal antara komponen yang menjadi unsur dalam penegakan hukum terpadu pelanggaran pemilu,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Fadil Imran kepada wartawan, Rabu (13/7/2022) di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri mengatakan, koordinasi lebih dini ini dalam rangka persiapan untuk mengawasi terjadinya tindak pidana Pemilu.
“Karena kita tahu bahwa Pemilu sudah mulai berjalan, sudah dilakukan pendaftaran partai politik di akhir tahun ini dan tidak menutup kemungkinan di bulan ini akan ada pelanggaran Pemilu,” paparnya.
“Ya karena nantinya akan ada verifikasi partai politik, kemudian verifikasi faktual dan itu semua kami lakukan bersama dengan teman-teman dari pihak kepolisian dan Kejati mempersiapkan diri dalam mengawali persiapan dalam penanganan tindak pidana Pemilu,” jelas Jupri.
Jupri juga menambahkan, koordinasi ini diadakan karena berdasarkan pada pengalaman pada pemilu-pemilu yang lalu banyak pelanggaran kampanye pemilu yang dilaporkan kepada masyarakat, kepada partai politik.
“Maka dari itu kita harus mulai awal mempersiapkan diri dan tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan bahwa akan mengutus penyidik penyidiknya untuk disampaikan, masuk ke dalam sentra penegakan hukum terpadu,” lanjutnya.
“Begitu juga jadi Kejaksaan dan kami dari Bawaslu sangat membutuhkan ya teman-teman dari kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penanganan tindak pidana Pemilu karena pintu masuk pelanggaran Pemilu ada di Bawaslu,” pungkasnya.(Omi)
Komentar