JAKARTA – Pusat pelaporan analisa transaksi keuangan (PPATK) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
PPATK memiliki tugas pokok sebagai pendistribusi hasil analisis ke aparat penegak hukum dan otoritas lain, menerima, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan serta memberi rekomendasi kebijakan pencegahan pencucian uang.
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch mengatakan, secara fungsi, PPATK adalah “intelijen keuangan” negara.
Walau tidak memiliki kewenangan untuk menahan orang atau membekukan rekening, tetapi rekomendasi PPATK untuk pemblokiran ke bank, OJK, atau aparat penegak hukum lain, sangatlah sakti.
Menurut kajian IAW, PPATK adalah benteng terakhir ketika kinerja bank lambat, Otoritas Jasa Keuangan reaktif, dan Bank Indonesia tidak disiplin menutup celah sistem pembayaran.
“Hanya PPATK yang punya akses ke data lintas bank, transaksi mencurigakan, data lintas sektor serta jaringan internasional seperti Egmont Group, FATF, kerjasama intelijen keuangan lintas negara,” kata Iskandar Rabu, 20 Agustus 2025.
IAW berharap, dengan modal ini, PPATK bisa melompat jauh melampaui jauh, bukan sekadar hanya sebagai “pusat laporan”, tetapi harus menjadi mesin pengendali atas mekanisme arus uang haram.
Iskandar menegaskan, tanpa PPATK, mafia rekening judi akan selalu lebih cepat karena mereka bisa membuka rekening baru dalam hitungan jam, sementara bank, OJK, dan BI baru bereaksi setelah dana berpindah tangan.
Iskandar juga mendukung langkah berani lompatan kuantum PPATK. Karena dengan langkah ini, rekening pengepul bisa dibekukan dalam menit, bukan minggu.
Melalui langkah ini, jaringan bandar bisa dipetakan visualnya, karena setiap bank atau fintech yang lalai, akan ketahuan di mata publik.
Iskandar menegaskan, ini out put yang belum pernah diterapkan para pemangku kebijakan. Jika pernah, IAW yakin, tidak semarak saat ini sirkulasi uang haram dari judi.
“Lompatan kuantum, PPATK bisa petakan jaringan otomatis secara real time, pemblokiran otomatis via perintah kolektif,
name and shame” korporasi dengan laporan berkala, maka akan terlihat bank mana yang paling banyak kecolongan rekening judi dan integrasi big data dengan Dukcapil dan Kominfo karena PPATK bisa menolak logika silo dan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pencucian uang,” kata Iskandar. ***
Komentar