JAKARTA-Lembaga Survei Poltracking Indonesia menunjukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan layanan kesehatan menjadi penopang approval rating atau tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di dalam survei teranyar Poltracking, MBG dan layanan kesehatan sama-sama menorehkan catatan positif.
Di survei periode 2-8 Maret 2026 tersebut, MBG dan layanan kesehatan gratis merupakan program prioitas yang paling bermanfaat. Dengan rincian sebanyak 36,5 persen masyarakat menilai MBG bermanfaat dan 9,6 persen layanan kesehatan gratis juga punya dampak besar.
“MBG itu penopang dari approval rating sebesar 23 persen, kalau MBG bagus, ‘rumahnya’ juga akan bagus, kedua KIP-KIS layanan kesehatan itu menyentuh langsung masyarakat dan itu perlu dijaga,” kata Peneliti Poltracking Indonesia Yoki Alvetro saat Rilis Survei Nasional bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Senin (13/4).
Tak hanya itu, ia juga menilai bahwa program MBG ini mudah diterima di masyarakat. Hal itu berkaca dari survei, sebanyak 88 persen masyarakat mengetahui program ini dan sudah berjalan di berbagai kota di Indonesia.
“MBG kalau kita lihat datanya ada 88 persen masyarakat tahu, ini program yang sangat luar biasa sehingga program ini dijaga oleh pemerintah,” tuturnya.
Setali tiga uang, Peneliti Poltracking Indonesia Ahmad Zia Fitrahudin mengungkapkan tingginya approval MBG di tengah masyarakat menjadi sebuah sinyal positif. Namun, menurutnya, program MBG bisa lebih bermanfaat bila dibarengi dengan komunikasi terbuka kepada publik.
“Komunikasi konstruktif yang progresif pemerintah harus bergerak menjauhi pola komunikasi uji ombak (test the water) yang terkesan reaktif. Komunikasi yang dibangun harus terbuka, proaktif, dan melibatkan berbagai elemen publik,” ungkapnya.
Maka dari itu, ia menekankan adanya transparansi pada program MBG dan diungkap secara terang kepada publik. Ia yakin, jika program jumbo ini dijelaskan kepada masyarakat secara rinci dan transparan, akan ada perhatian lebih dari kelompok masyarakat kritis.
“Setiap tahapan program MBG, mulai dari proses pengadaan, distribusi pangan, hingga penentuan penerima manfaat, harus dapat dijelaskan dengan basis data dan logika yang kokoh. Keterbukaan alur pikir kebijakan ini adalah kunci utama untuk merebut kepercayaan kelompok demografi yang kritis,” tandasnya. (fs)
Komentar