POSKOTA.CO-Catatan sejarah akan merekam pandemi Covid-19 sebagai salah satu musibah yang menimbulkan kerugian terbesar bagi masyarakat dunia. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang mengalami kerugian tak terkira. Menurut data UNESCO (2021), penutupan lembaga pendidikan akibat pandemi Covid-19 telah mengganggu pendidikan formal lebih dari 1,6 miliar pelajar di dunia. Selain merampas kesempatan anak untuk memperoleh keterampilan dasar, gangguan ini telah mempengaruhi kesehatan mental siswa, dan mencegah sebagian besar dari mereka memperoleh akses sumber nutrisi yang teratur.
UNICEF (2021) dalam laporannya menyebutkan, penutupan lembaga Pendidikan menyebabkan 70% anak berusia 10 tahun yang tinggal di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, kehilangan kesempatan belajar. Hal ini menyebabkan siswa kehilangan kemampuan dalam pembelajaran (learning poverty).
Analisis menunjukkan meningkatnya jumlah siswa yang kehilangan kemampuan dalam pembelajaran seiring dengan lamanya penutupan lembaga pendidikan. Analisis tersebut juga mengungkapkan kerugian yang ditimbulkan diperkirakan lebih signifikan pada ketidakmampuan siswa dalam numerasi dibandingkan membaca. Namun, bila melihat hasil studi Bank Dunia (2021), kerugian yang ditimbulkan pandemi Covid-19 bagi siswa juga berkaitan dengan kesejahteraan mereka di masa depan.
Bank Dunia menyebutkan, penurunan kualitas belajar siswa diperkirakan dapat berdampak pada hilangnya potensi pendapatan seumur hidup seluruh mereka. Angkanya tak main-main, potensi pendapatan yang hilang dari seluruh siswa yang saat ini terdampak pandemi Covid-19, mencapai US$ 17 triliun atau setara Rp 242,7 kuadriliun (kurs Rp14.280 per Dollar AS). Proyeksi yang disodorkan UNESCO, UNICEF, dan Bank Dunia memberikan gambaran betapa pandemi Covid-19 menimbulkan dampak buruk pada produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan generasi saat ini, di masa depan, dan ekonomi dunia.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki populasi siswa lebih dari 68 juta dan 2,7 juta guru. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia. Kondisi ini menyebabkan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor pendidikan di Indonesia menjadi tidak mudah dan tak mungkin diseragamkan.
Akibat penerapan kebijakan pembatasan mobilitas, praktik pendidikan tradisional di seluruh penjuru negeri menjadi terganggu. Kebijakan pembelajaran dalam jaringan (daring) dan jarak jauh, pada praktiknya tak benar-benar dapat menjadi solusi.
Kerugian tak terkira yang ditimbulkan pandemi Covid-19 ternyata juga menguak dimensi yang seringkali diabaikan oleh sebagian besar masyarakat di negeri ini.
Pandemi Covid-19 sesungguhnya memberikan pelajaran berharga bagi semua orang. Dalam praktik pembelajaran misalnya. Pandemi Covid-19 telah memaksa para orang tua dan orang dewasa untuk terlibat dalam pembelajaran. Pandemi juga menyadarkan sejumlah pihak bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas di sekolah.
Bagi sebagian dari mereka, hal ini sangat mungkin membuka kesadaran bahwa sejatinya pembelajaran dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Pandemi Covid-19 juga memberikan pelajaran berharga lainnya, yaitu membuka mata untuk melihat kembali bagaimana pengelolaan pendidikan di negara ini. Kalau boleh jujur, sesungguhnya ada esensi penting yang harus diikhtiarkan dalam Pendidikan Indonesia, yaitu memperkuat pendidikan keluarga.
Fakta menunjukkan, dengan atau tanpa pandemi Covid-19, selama ini Pendidikan Indonesia masih dikelola dengan cara bisnis seperti biasa. Hasilnya? Terbukti tidak siap menjawab tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan, salah satunya pandemi Covid-19.
Catatan minus dalam politik birokrasi, rekrutmen sumber daya manusia, dan system dekonsentrasi merupakan beberapa persoalan yang menyebabkan pengelolaan pendidikan di Indonesia jalan di tempat. Ironisnya, persoalan-persoalan tersebut justru menjadi bahan bakar bagi sekolah untuk mereproduksi ketidaksetaraan sosial dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, pandemi Covid-19 hanya memperburuk dampak permasalahan yang sebenarnya sudah pelik.
Peliknya persoalan pengelolaan pendidikan di negeri ini juga tercemin dari kacamata awam yang masih memandang setiap pergantian pimpinan hanya membawa sedikit, atau bahkan sama sekali tidak membawa, kemajuan bagi pendidikan di Indonesia. Bahkan, narasi yang menyebutkan bahwa berbagai perubahan kebijakan hanya sekadar retorika belaka, sukar untuk dibantah.
Restrukturisasi organisasi dan birokrasi di tingkat kementerian, revisi program, dan reformulasi kurikulum nasional adalah tiga komponen utama upaya perubahan yang dibuat oleh hampir semua menteri pendidikan. Sayangnya, semua upaya tersebut biasanya berujung menjadi warisan (legacy) di atas kertas.
Melihat sistem pendidikan Indonesia yang sangat besar namun minim sentuhan yang bermakna, seorang Profesor Harvard University, Lant Pritchett (2013), mengemukakan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mencapai tingkat rata-rata OECD. Dengan skor rata-rata PISA 2009 sebesar 385, dan laju 0,39 poin per tahun, maka bila menggunakan hitungan matematika sederhana, Indonesia membutuhkan setidaknya 300 tahun untuk mencapai laju rata-rata prestasi belajar 15 negara OECD (0,4 poin per tahun). Temuan pahit ini sulit untuk diterima, tapi data yang digunakan cukup sulit untuk dibantah.
Parenting sebagai Kunci “Dibutuhkan seluruh komponen ‘desa’ untuk mendidik seorang anak.” Demikian pepatah Afrika mengatakan. Dalam kasus Indonesia, pengertian “desa” pada umumnya telah terdistorsi oleh politik, ekonomi, dan keserakahan. Banyak peserta didik, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, secara intuitif mengetahui dan memahami apa yang mereka dapatkan dari sekolah. Bagi mereka, sekolah semata-mata hanya pencapaian angka ketimbang pendidikan, lebih mementingkan selembar sertifikat dibandingkan kompetensi, serta mengutamakan hafalan sebagai pengganti kemampuan. Pada konteks ini, apa yang disampaikan oleh Pritchett (2012) sebagai schooling ain’t learning: bersekolah namun tidak belajar, nampaknya sudah disadari oleh sebagian orang tua di Indonesia.
Kesadaran ini melahirkan ikhtiar untuk mencari solusi alternatif. Bagi keluarga dengan modal budaya dan ekonomi relatif lebih memiliki peluang. Fakta sederhana untuk membuktikan klaim ini adalah praktik berkelanjutan dari keluarga-keluarga yang memiliki modal budaya dan ekonomi akan memilih mengirim anak-anak mereka ke lembaga pendidikan yang menurut mereka sesuai dengan kebutuhan masa depan anak mereka, meskipun harus mengeluarkan materi yang tak sedikit. Bagaimana dengan keluarga yang tak memiliki limpahan materi? Sebenarnya kondisi ini tak lantas menutup peluang untuk dapat memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka.
Berkaca pada sejarah, pendidikan keluarga (parenting) akan selalu memainkan peran penting dalam pendidikan. Maka, yang dapat dilakukan oleh setiap orang tua adalah bersungguh-sungguh menjadi pembelajar sepanjang hayat sehingga mereka mampu memberikan pengasuhan dan pendidikan keluarga yang berkualitas. Jelas tidak ada jalan pintas untuk ini. Namun, seorang pemenang hadiah Nobel, James Heckman mengatakan, pola pengasuhan dan pendidikan anak yang sederhana dapat membuat perbedaan signifikan. Artinya, pengasuhan dan pendidikan keluarga yang berkualitas jauh lebih baik daripada layanan pendidikan yang buruk.
Krisis pembelajaran yang telah berlangsung sekian lama dan diperburuk oleh pandemi ini nampaknya masih akan menjadi ujian kesabaran bagi para orang tua. Namun, sejarah membuktikan bahwa pendidikan keluarga dapat menjadi obat mujarab.
Pendidikan di Indonesia selama ini juga bertumpu pada pendidikan keluarga. Persoalan saat ini adalah waktu dan komitmen seluruh komponen di negeri ini, termasuk kesungguhan para orang tua dalam menjalankan peran mereka dalam menyajikan pendidikan keluarga yang berkualitas bagi anak-anak. (*/fs)
Cecep Somantri, Ph.D.
Postgraduate researcher, the University of Nottingham, UK
Komentar