oleh

Menpan RB : Penyederhanaan Birokrasi untuk Mempercepat Layanan Publik

POSKOTA.CO-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penyederhanaan birokrasi.  Langkah tersebut bertujuan untuk  mempercepat pelayanan publik, perijinan, meningkatkan responsivitas birokrasi serta kualitas outputnya.

“Sebagai Aparat Sipil Negara kita harus memiliki impian dan gagasan sehingga memiliki konsep untuk menangani persoalan, misalnya persoalan stunting,” kata Tjahyo pada pra Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 yang mengambil tema  “Meningkatkan Upaya dan Strategi dalam Rangka Percepatan Implementasi Program Bangga Kencana Melalui Lintas Sektor di Masa Pandemi Covid-19”.

Menurut Tjayo, pihaknya berharap melalui rapat kerja ini pihaknya berharap akan diperoleh konsep dan perencanaan yang akan bisa dilaksanakan kedepan. Pasalnya,  kerja BKKBN adalah menggerakan dan mengorganisir masyarakat.

Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, pencapaian program Bangga Kencana tahun 2020 juga terimbas, belum sepenuhnya target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Tahun 2021 pemerintah telah menargetkan pencapaian sasaran strategis program Bangga Kencana yaitu:  menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) menjadi 2,24 per-WUS dan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahu menjadi 24 kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun; Meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) menjadi sebesar 62,16 persen; Menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) menjadi 8,30 persen; Meningkatkan median usia kawain pertama perempuan menjadi 22 tahun dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 55.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan, pihaknya sangat menyadari masih banyak yang harus  dibenahi. Meskipun situasi sulit, namun BKKBN  dapat menorehkan beberapa prestasi dan capaian yang cukup menggembirakan, antara lain : Rebranding BKKBN; Perubahan Struktur Kelembagaan BKKBN; Transformasi jabatan Administrasi menjadi jabatan Fungsional; Penyelenggaraan Harganas ke 27 dengan pelayanan sejuta akseptor dan mendapat apresiaasi Rekor MURI; Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pusat dan provinsi; Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan; Penghargaan ZI WBK kepada 5 (lima) Satker dari Kemenpan RB; Penghargaan Merit System sebagai Lembaga yang menyelenggarakan Sistem Rekrutment Pejabat secara terbuka; dan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik. Semua itu berkat kerjasama dan dan kerja keras kita semua,” ungkap Dokter Hasto.

Rapat Koordinasi Nasional tahun 2021 meliputi 3 (tiga) kegiatan besar, yaitu Pra-Rakernas yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021, sebagai hari puncak Rakornas akan dilaksanakan 28 Januari 2021 yang akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pada  29 Januari 2021 kegiatan dilanjutkan dengan  Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang melibatkan seluruh mitra kerja BKKBN.

Pelaksanaan Rakornas tahun ini menggunakan metode hybrid meeting, yaitu mengkombinasikan online/virtual dengan offline, guna mendukung upaya pencegahan terjadinya penularan Covid-19. Adapun peserta Rakornas terdiri dari seluruh ASN BKKBN baik di pusat maupun di provinsi, termasuk para PKB/PLKB, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, mitra kerja internasional dan organisasi kemasyarakatan. (*/fs)

 12 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *