oleh

Mendekati Pelantikan Pejabat Baru, Kabar Poligami di Kemenhub Semakin Liar

-Nasional-130 views

POSKOTA.CO – Kasus poligami merebak di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tentunya ini akan menjadi cibiran masyarakat, masalahnya ada aturan yang membatasi polah itu. Sayangnya sejumlah pejabat berwenang tak bersedia dikonfirmasi kabar tersebut. Diamnya pejabat apakah karena sungkan karena itu masalah privasi atau sengaja dibiarkan liar. Artinya cepat atau lambat akan terungkap dengan sendirinya.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenhub Henky Angkasawan tidak menanggapi uji konfirmasi soal isu poligami eselon 1 di kementerian tersebut. Uji konfirmasi itu, sesuai dengan kode etik jurnalistik, dilakukan melalui WhatsApp, 08187295xx, Sabtu (25/1/2020), sekitar pukul 17.00 WIB menyusul data dan informasi yang diperoleh.

WhatsApp tersebut baru dibaca (list biru) Henky sekitar pukul 22.17 WIB tanpa komentar secuil pun. Sekitar pukul 10.18 WIB, Minggu (26/1/2020), mencoba melakukan WA lagi yang isinya menunggu konfirmasi seputar isu poligami eselon satu di Kemenhub. Lagi-lagi WA tersebut dibaca (tapi terlihat dua warna hitam).

Namun, sampai tulisan ini diturunkan, lagi-lagi secuil kalimat pun tidak ada balasan maupun tanggapan. Padahal balasan itu sangat dibutuhkan agar isu tersebut dapat clear.

Begitupun kepada Asisten Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) P Marpaung, dihubungi via WA 081686217xx. Meski sudah membaca (list biru), Sabtu (25/1/2020), sekitar puku 17.58 WIB, sampai berita ini diturunkan tetap diam.

Dugaan poligami eselon 1 di Kemenhub merebak, tatkala memperoleh data dan informasi dari sebuah sumber. Informasi itu tidak membeber poligami, justru memberikan pujian dari eselon satu yang sederhana dan menjunjung budaya malu.

Mengutip portal Islam, berita bertajuk “Pejabat Waras Layak Ditauladani”, “S” yang disebut selaku istri memiliki suami yang sederhana dan bertanggung jawab. Padahal, menurut data, eselon satu itu sudah memiliki istri “P”. Yang berkarier di sebuah kementerian dengan titel S1, S2 dan S3 sebagaimana dirilis PIP Semarang, pada 10 April 2018.

Poligami saat ini, bukanlah sesuatu yang diharamkan seperti era Orde Baru. Di era reformasi ini bukan sesuatu yang baru bila pejabat melakukan poligami. Ingat saja gubernur yang memiliki dua istri yang tersandung tudingan korup sehingga mendiami hotel prodeo? Ataupun seorang wakil presiden yang kabarnya memiliki istri lebih dari satu.

Khusus PNS sendiri, ada ketentuan mengenai beristri lebih dari satu, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada Pasal 4 Ayat 1 aturan itu disebutkan PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Di ayat 2, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Selanjutnya, Pasal 4 Ayat 3 dijelaskan, permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diajukan secara tertulis.
“Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang,” bunyi Pasal 4 Ayat 4.

Di Pasal 15 Ayat 1 dijelaskan, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kalau tidak ada izin maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat,” ujar Paryono, Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, seperti ditulis detik.com.

Ternyata, “aturan main” itu sering dilanggar. Sekadar bukti, Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) alias memecat 73 Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Puluhan PNS itu dipecat gara-gara penyalahgunaan narkotika, beristri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat yang berwenang, calo CPNS, penyalahgunaan wewenang, hingga gratifikasi.

Sayangnya, uji informasi tidak mendapat jawaban, sehingga tidak diperoleh kejelasan “status poligami” eselon satu ini yang Isyu nya sudah mempunyai dua anak.
​​​​​​
Bagaimana reaksi Menhub Budi Karya Sumadi serta Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof Dr Agus Pramusinto MDM mengenai hal tersebut? Sejauh ini belum diperoleh klarifikasi resmi. (tim)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *