LSM DI KOTA CIREBON MINTA PERNYATAAN KADIS PUPR TERKAIT PROYEK DIBUKA KE PUBLIK – Poskota.co

LSM DI KOTA CIREBON MINTA PERNYATAAN KADIS PUPR TERKAIT PROYEK DIBUKA KE PUBLIK

Sejumlah pengurus LSM yakni, Aliansi Indonesia Pepen Supendi SmHk dan Irsyad, Forum Keadilan Anak Negeri (FKAN) Edi S, serta Jaringan Masyarakat Cirebon (Jamsbon) Saidin berdiskusi mengenai pernyataan Kadis PUPR terkait penunjukan lampiran data-data oknum DPRD yang memliki proyek di Dinas PUPR.
Sejumlah pengurus LSM yakni, Aliansi Indonesia Pepen Supendi SmHk dan Irsyad, Forum Keadilan Anak Negeri (FKAN) Edi S, serta Jaringan Masyarakat Cirebon (Jamsbon) Saidin berdiskusi mengenai pernyataan Kadis PUPR terkait penunjukan lampiran data-data oknum DPRD yang memliki proyek di Dinas PUPR.

POSKOTA.CO – Sejumlah pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni, Aliansi Indonesia Pepen Supendi SmHk dan Irsyad, Forum Keadilan Anak Negeri (FKAN) Edi S, serta Jaringan Masyarakat Cirebon (Jamsbon) Saidin menyatakan, pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penunjukan lampiran data-data oknum DPRD yang memliki proyek di Dinas PUPR harus bisa dipertanggungjawabkan.

Para aktivis LSM sangat menyesalkan keterangan Kepala Dinas jika proyek sudah dimiliki para anggota DPRD Kota Cirebon. “Saya sendiri bersama teman aktivis lainnya menghadap Kepala Dinas PUPR. Saat ditanya seputar kegiatan proyek, Kadis PUPR menunjukkan sejumlah catatan nama anggota DPRD yang tercatat sebagai pemilik dari sejumlah proyek di Dinas PUPR. Jadi kami bersama aktivis LSM menyesalkan dan meminta agar pernyataan jika proyek sudah di Dinas PUPR sudah dimiliki para anggota DPRD juga dijelaskan kepada publik,” terang Saidin, Sabtu (25/3).

Menurut Saidin, sosok vokal dari aktivis Jamsbon ini, mengaku kaget saat Kadis PUPR menunjukkan catatan nama-nama anggota DPRD yang terlibat dengan proyek di Dinas PUPR. Ini oleh Saidin dianggap bukan contoh yang baik di mana wakil rakyat bekerja tidak sesuai tupoksinya.
“Kepada anggota DPRD yang terlibat dengan sejumlah proyek agar kembali saja kepada tupoksinya, bukan ngurusin proyek-proyek. Jika ini yang dilakukan buat saja CV atau PT kemudian silakan bermain proyek. Jadi blak-blakan saja, jadi anggota DPRD harus gentelmen. Mau tetap sebagai anggota DPRD dengan tupoksi yang ada dan jelas atau sebagai pemborong, kasihan rakyat jangan terus dibeginikan,” tegas Saidin, yang membocorkan jika pihaknya dengan sejumlah LSM lain akan melakukan sikap kritis dalam bentuk aksi damai (unjuk rasa) di Kantor PUPR Kota Cirebon.

Selain Saidin, pimpinan LSM FKAN Edi S juga ikut prihatin dengan kondisi ini. Edi meminta ketegasan Kepala kepada Kadis PUPR Kota Cirebon untuk membuktikan soal proyek yang sudah dimiliki oknum DPRD. Bila perlu uji publik, agar masyarakat pun tahu jika wakil rakyat banyak yang bermain proyek seperti catatan yang ada di Kepala Dinas PUPR.

“Intinya kami akan menindaklanjuti apa yang dinyatakan Pak Kadis PU, saat Pak Saidin dan Pak Junaedi menghadap Pak Kadis dan saat itu Pak Kadis menunjukkan sebuah catatan yang sudah di ketik komputer dengan tercantum lengkap nama-nama oknum DPRD yang memiliki proyek di Dinas PUPR Kota Cirebon,” jelas Edi.

Lembaga FKAN, kata Edi, akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Namun sebelum ini pihaknya akan meminta penjelasan dahulu dari Kadis PUPR terkait bocoran yang diungkapkan aktivis LSM lain, dari adanya sejumlah anggota DPRD yang memiliki proyek di Dinas PUPR.

“Bersama LSM lainnya kami terlebih dahulu akan mempertanyakan kebenaran statamen atau pernyataan Kadis PUPR yang menyatakan jika proyek di Dinas PUPR sudah milik para oknum anggota DPRD. Bahkan Edi meminta kepada Kepala Dinas PUPR terbuka untuk kepentingan publik,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan Pepen Supendi, dirinya bersama Irsyad dari Aliansi Indonesia menyesalkan adanya pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR terkait proyek yang sudah dimiliki para anggota DPRD. Pepen meminta agar hal ini segera dijelaskan dengan gamblang agar tidak menimbulkan persepsi yang salah.

“Sudah saatnya para anggota DPRD bekerja secara profesional, jangan sampai ada tudingan-tudingan miring yang negatif lantaran banyaknya oknum bermain proyek, kondisi ini tentu semakin tidak sehatnya bagi kelanjutan pembangunan di Kota Cirebon, sebab terdapat kondisi yang memaksa timbulnya dan bisa menimbulkan preseden buruk bagi pembangunan di Kota Cirebon,” pinta Pepen. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara