oleh

Lawan Petugas di Lapngan, Pidana Menanti

POSKOTA. CO – Bagi masyarakat yang berniat mudik, agar mengurungkan niat untuk sementara waktu. Petugas dilapangan berjaga selama 24 jam guna mengamankan setiap jalur, baik jalan utama maupun jalan pintas. Jika tertangkap oleh petugas, maka pasti akan diminta untuk berputar arah kembali ke daerah asal.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk taat aturan. Karena sanksi pidana siap menjerat masyarakat yang nekat melawan petugas penyekatan selama larangan mudik Idul Fitri 2021.

Perlawanan masyarakat ke petugas gabungan dilapangan bisa diancam dengan pasal 212, 214, dan pasal 216 KUHP, 218. Ada ancaman pidananya. Pemerintah merilis peraturan untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

Aturan yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19 melalui surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabareskrim, Komjen Listyo Sigit Prabowo yang sekarang menjabat Kapolri, masih dinyatakan berlaku.

Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam surat tersebut tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan.

Adapun Pasal 212 KUHP mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Pasal tersebut mengatur, Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Kemudian, Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Sementara, Pasal 218 KUHP menyatakan, Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000

Kapolres Bogor, AKBP Harun kepada Poskota online Kamis, (06/05/2021) mengatakan, undang-undang karantina menanti bagi warga yang mencoba melawan petugas gabungan yang sedang bertugas dilapangan. “Kan ada undang-undang karantina,”kata AKBP Harun.

Berdasarkan aturan diatas, maka diharapkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan mudik demi sama-sama mencegah penyebaran covid-19.

Larangan mudik resmi diberlakukan hingga 17 Mei 2021 mendatang. Namun AKBP Harun memastikan distribusi kebutuhan sembako hingga logistik, bisa berjalan.“Truk barang boleh. Bahan pokok dan penting tidak boleh terhambat,” ujarnya.

Pantauan malam hari di jalur Timur Kabupaten Bogor, seputar jalan raya Cileungsi hingga Jonggol dan Cariu, petugas gabungan bersiaga di pos penyekatan. Jalan pintas yang dijadikan jalan alternatif bagi pemudik, sudah di awasi penuh.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Andri Alam Wijaya meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudik, guna bersama-sama mencegah penyebaran virus Covid-19.

“Akses yang terhubung ke Bogor, kami pantau 24 jam. Petugas gabungan bersiaga. Ini aturan dan kami siap mengawal. Ada pasal pidana yang bisa diterapkan, jika pemudik melawan petugas, saat diminta untuk putar balik. Melawan petugas dilapangan, sama dengan melawan negara. Karena petugas dilapangan bekerja sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat,”tegas Kompol Andri Alam. (yopi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *