POSKOTA.CO – Sistem pemilu serentak yang semula diharapkan akan efisien anggaran, waktu, mekanisme dan pembiayaan lainnya ternyata terbantahkan. Karena terbukti anggaran pemilu terus meningkat, money politics, transaksional suara makin merajalela dan sebagainya, maka solusinya adalah pemilu secara online atau digitalisasi.
“Kami di Komisi II DPRI terus memperjuangkan agar pemilu itu berkualitas dan berbiaya murah. Itu bisa dilihat dari hasil rapat-rapat komisi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri dan pihak-pihak trkait,” tegas anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin.
Hal itu disampaikan politisi Golkar itu dalam dialektika demokrasi bertajuk “Evaluasi Sistem Pemilu” bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika dan Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut, Karyono Wibowo di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Seperti di Amerika Serikat lanjut Zulfikar, semua itu Kembali pada partai atau aktornya. Baik dari pendidikan politik, proses rekrutmen caleg, manejemen dan sebagainya harus diperbaiki. “Kalau perlu yang terbukti partai melakukan money politik dibubarkan saja,” ungkapnya.
Untuk pemilu murah, berkualitas, transparan dan akuntabel stu-satunya jalan adalah digitalisasi. Sebagaimana aplikasi pedululindungi.id, menurut Gede Pasek itu bisa dilakukan. Yang menjadi pertanyaan; apakah partai politik besar mau melakukan itu? “Jadi, kuncinya itu di parpol besar,” ucapnya.
Menurut Pasek, digitaliasi pemilu itu akan mempermudah, mempermudah, lebih transparan dan meningkatkan kuaitas pemilu itu sendiri. Sebaliknya kalua manual seperti sekarang ini tetap saja akan adamoney politics, dan transaksional suar itu terjadi sejak sebelum pencoblosan.
“Sebelum pencoblosan misalnya ada bagi-bagi uang, sembako, dan semacamnya. Disusul setelah pencoblosan ada transsksi dari TPS hingga suara hasil pemilu itu sampai ke KPU Pusat. Sehingga, banyak kader partai yang sudah kerja keras dkalahkan dengan pendatang baru yang bawa uang sekoper,” jelas Pasek. (timyadi/bw)
Komentar